Korea Selatan Protes Pembangunan Masjid di Kota Daegu, Khawatir Pengaruh Islam Lebih Kuat

- 14 September 2021, 12:55 WIB
Foto ini diambil pada 14 Februari 2021 menunjukkan lokasi pembangunan sebuah masjid di Distrik Buk Daegu.
Foto ini diambil pada 14 Februari 2021 menunjukkan lokasi pembangunan sebuah masjid di Distrik Buk Daegu. /Korea Times

Pada 3 September, seorang pengguna internet yang mengaku sebagai penduduk Distrik Buk memposting petisi di situs web Cheong Wa Dae, mendesak pemerintah untuk "menyelamatkan" negara dari pengaruh Islam.

Baca Juga: 6 Warga Palestina Berhasil Kabur dari Penjara Jalboa Israel Setelah Menggali Terowongan Bawah Tanah

"Saya telah berjuang selama lebih dari delapan bulan untuk menghentikan pembangunan masjid. Saya telah melihat banyak penduduk asing di daerah ini ketika tinggal di sini selama beberapa dekade, tetapi saya belum pernah melihat orang asing membentuk komunitas mereka sendiri seperti mereka ( Muslim) melakukannya. Saya terkadang merasa terancam melihat mereka berjalan berkelompok di jalan," bunyi petisi tersebut.

Kekhawatiran warga tersebut berharap pemerintah mengambil tindakan untuk menggusur pembangunan masjid itu.

Sekarang mereka bahkan membeli rumah di daerah itu, hanya masalah waktu sampai distrik kami menjadi Muslim. Saya tidak mengerti mengapa mereka mengklaim kebebasan beragama di sini, ketika mereka datang dari negara-negara di mana agama selain Islam ditindas dan hak asasi manusia sering dilanggar," tulisnya.

Penulis menuntut pemerintah turun tangan, dengan mengatakan, "Pemerintah harus membantu kita membangun negara yang lebih aman bagi anak-anak kita."

Di sisi lain, komunitas Islam dan kelompok sipil yang mendukung pembangunan masjid mengklaim bahwa kebebasan beragama harus dijamin. 

Mereka menilai perintah administrasi kantor kecamatan untuk menunda pembangunan itu diskriminatif.

Baca Juga: Nelayan ini Kaya Mendadak Usai Mendapat Ikan Termahal Dunia yang Dijuluki 'Emas Laut'

Kelompok Solidaritas Rakyat untuk Demokrasi Partisipatif kota Daegu bersikeras bahwa pemerintah daerah harus menarik kembali "kebijakan diskriminatif" dan mengizinkan pembangunan dilanjutkan.

Halaman:

Editor: Herry Iswandi

Sumber: Korea Times


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x