Network
WARTA LOMBOK - Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko, menyebutkan jika PPKM Darurat saat ini belum berjalan dengan efektif.
PPKM Darurat telah dilaksanakan selama sepekan sejak 3 Juli 2021 dan akan berakhir pada 20 Juli 2021.
"PPKM Darurat adalah salah satu skenario yang dipilih oleh pemerintah untuk menekan penyebaran khususnya persoalan mobilitas manusia," kata Moeldoko dikutip wartalombok.com dari Youtube Kantor Staf Presiden, Minggu 11 Juli 2021.
Selama PPKM Darurat, banyak jalan yang ditutup untuk mencegah massa yang tidak berkepentingan melakukan mobilitas.
Baca Juga: Hari Raya Idul Adha Sebentar Lagi, Ini Hikmah Mengapa Kita Harus Berkurban
"Pemerintah sebelumnya sudah menerapkan PPKM Mikro. Namun, melihat tingginya mobilitas masyarakat dan merebaknya varian baru yaitu varia delta, pemerintah perlu menarik rem darurat dengan menerapkan PPKM Darurat," ujar Moeldoko.
Dalam memutuskan untuk menarik rem darurat, Moeldoko berujar jika pemerintah juga menyadari adanya dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Sebelumnya juga, Moeldoko mengakui saat ini, tingkat mobilitas masyarakat di masa PPKM darurat belum berkurang sesuai target. Saat ini mobilitas baru minus 30 persen, padahal PPKM baru akan dianggap berhasil jika mobilitas menurun 50 persen.
Baca Juga: Harus Menyusui Bayi Selama Positif Covid-19? Simak Panduan Memberikan ASI Untuk Bayi
