WARTA LOMBOK - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengakui pemerintah kewalahan menangani pandemi Covid-19 sejak masuknya varian delta ke Tanah Air.
Mahfud mengungkapkan bahwa saat ini masyarakat lebih patuh dalam menjalankan protokol kesehatan. Selain itu, antusiasme masyarakat untuk mendapatkan vaksin Covid-19 juga semakin tinggi.
"Orang yang dulunya tidak mau antigen, rebutan antigen, yang dulunya tidak mau vaksin, rebutan vaksin sampai antre di mana-mana, sampai ditolak. Kenapa? Tenaga kesehatan tidak cukup, vaksinator tidak cukup," kata Mahfud dalam konferensi pers terkait Perkembangan Situasi Politik dan Keamanan Terkini di Masa Pandemi secara virtual, Sabtu 24 Juli 2021.
Setelah antusiasme warga mendapatkan vaksin cukup tinggi, Mahfud mengungkapkan sempat muncul usulan vaksinasi berbayar. Namun, setelah ditolak oleh sebagian masyarakat karena dinilai melanggar prinsip keadilan dan kesetaraan kelas sosial, maka pemerintah pun mendengarkan aspirasi masyarakat dan memutuskan tidak melaksanakan vaksinasi berbayar.
Mahfud menegaskan bahwa pemerintah selalu mendengarkan aspirasi dari masyarakat, termasuk dalam hal kebijakan penanganan Covid-19. Meskipun demikian, dia menyoroti adanya dua kelompok yaitu kelompok yang murni benar-benar ingin menyampaikan aspirasi dan kelompok tidak murni yang ingin memanfaatkan situasi Covid-19 dan hanya ingin menentang pemerintah.
Dilain kesempatan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan kondisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama PPKM Darurat.
Menurut Pramono Anung, Presiden Jokowi tinggal di Istana Negara, Jakarta, selama tiga minggu terakhir.