HMI Cabang Mataram Desak Kapolda NTB Untuk Bebaskan dan Hentikan Kriminalisasi Aktivis di Dompu

- 15 Mei 2024, 22:25 WIB
Foto Ketua Umum HMI Cabang Mataram terpilih Lalu Aldiara Elang Sakti
Foto Ketua Umum HMI Cabang Mataram terpilih Lalu Aldiara Elang Sakti /Dok. Warta Lombok/Dimas

WARTA LOMBOK - Sejumlah aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melakukan aksi demonstrasi menuntut kenaikan harga jagung dan kelancaran air bersih PDAM Dompu pada Senin, 22 April 2024 lalu, resmi dilaporkan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah (Sekea) Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berakhir di jeruji besi pada Rabu, 15 Mei 2024.

Pada hari Senin, 13 Mei 2024 malam, penyidik Kepolisian Resor (Polres) Dompu setelah melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), ternyata ada 5 (lima) orang mahasiswa di antaranya Iqbal Saputra selaku Sekertaris Umum HMI Cabang Dompu, Ardiansyah, Alan Nurari, M. Habib, dan Sahwan. 

Mereka merupakan kader terbaik HMI Cabang Dompu yang langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rumah Tahanan Polres Dompu, atas laporan yang diberikan oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Dompu karena diduga melakukan tindak pidana pengrusakan pintu pagar. Padahal pintu pagar tersebut sampai sekarang masih dipakai.

Baca Juga: MD KAHMI Kabupaten Dompu: Sikapi Kasus Penahanan 5 Aktivis HMI, Suherman: Masak Negara Penjarakan Warganya

Menyikapi persoalan tersebut, Ketua Umum HMI Cabang Mataram Lalu Aldiara Elang Sakti menerangkan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum adalah salah satu pilar utama dalam sebuah demokrasi yang sehat. Merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin oleh konstitusi Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. 

Menurut Elang (sapaan akrabnya), perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, sesuai Pasal 28 i ayat 4 UUD Tahun 1945. Penangkapan 5 aktivis HMI yang melakukan demonstrasi di Kabupaten Dompu tidak hanya menunjukkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, tetapi juga menodai prinsip-prinsip demokrasi. 

"Institusi Kepolisian melalui UU Nomor 2 Tahun 2002, seharusnya menjadi penjaga dan pengayom demokrasi, bukan alat represif. Langkah-langkah penegakan hukum haruslah proporsional, mengutamakan pendekatan persuasif dan edukatif daripada represif," kata Elang.

Baca Juga: HMI DULU DAN KINI, KONEKTIVITAS KADER DAN ALUMNI

"Prinsip kehati-hatian dalam menangani penyampaian pendapat di muka umum harus dijunjung tinggi, dan tindakan kriminalisasi terhadap pihak yang menyuarakan pendapatnya tidak boleh dibiarkan terus terjadi," terangnya. 

Halaman:

Editor: Mamiq Alki


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah