Network
WARTA LOMBOK - Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lombok Tengah menjadi MPP ke-112 secara nasional dan satu-satunya di Provinsi NTB, berdiri di lahan seluas 6.560 m2 dengan luas gedung 1.245m2.
Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik UIN Mataram merilis hasil survei kepuasan pelayanan publik pada Senin, 15 Januari 2024. Survei tersebut merupakan sinergitas antara Perguruan Tinggi dengan Pemda Lombok Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).
Fokus survei adalah Mall Pelayanan Publik (MPP) dengan elemen penggunaan media terkait pelayanan publik, kepuasan masyarakat, harapan masyarakat, dan kepuasan terhadap kinerja umum pemerintah daerah.
Responden dipilih secara purposive sampling dengan metode acak, menyasar 400 responden selama 30 hari, mulai 22 November hingga 22 Desember 2023.
Rata-rata kepuasan masyarakat terhadap elemen pengelolaan pelayanan mencapai 67.27 persen. Pada elemen kinerja utama pemerintah daerah, kepuasan masyarakat berada di angka 53,99 persen.
Aspek kewajaran biaya/tarif pelayanan mendapat kepuasan tertinggi sebesar 81,2 persen, menunjukkan pandangan positif terhadap biaya pelayanan publik di Kabupaten Lombok Tengah.
Kepala Bapperida Lombok Tengah, Lalu Wirenate, menyebut survei ini sebagai langkah untuk memperbaiki pelayanan dan merumuskan kebijakan pelayanan publik. Ini merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang mudah, murah, aman, berintegritas, dan terbuka di Kabupaten Lombok Tengah.
