Network
Baca Juga: Belum Ada Seminggu Sejak Diluncurkan, Lagu Happy Asmara 'Shopee Maszeh' Viral Bikin Geger Netizen
“Kami berharap kegiatan ini menjadi penyambung lidah masyarakat dengan wakil rakyatnya, sehingga aspirasi masyarakat bisa ditampung dan dijadikan sebagai bahan pembangunan jangka pendek/jangka panjang ke depannya,” tambah Suherman.
Kecamatan Masbagik merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah DPT terbesar di Lombok Timur berjumlah sekitar 81.203 pemilih, sayangnya selama ini Kecamatan Masbagik belum bisa menjadi barometer/kiblat keberhasilan politik di Lombok Timur. Selama ini Masbagik masih menjadi obyek pesta politik belum menjadi subyek. Sehingga harapan ke depannya, lebih banyak lagi putra putri terbaik Masbagik yang terpilih untuk mewakili rakyat di DPR yang tentunya berkualitas dan bisa memelihara konstituennya dengan baik.
“Masbagik ini memiliki potensi yang luar biasa, mau cari orang paling ahli dalam hal apapun ada, kita punya semuanya untuk memimpin di depan, sayangnya dukungan dari masyarakat itu masih gamang dan terpecah-pecah,” komentar Akmal selaku tokoh masyarakat.
Selain permasalahan di atas, satu lagi persoalan dalam masyarakat khususnya DPT di Lombok Timur adalah paradigma yang masih belum teredukasi dengan baik. Masyarakat masih berpikir bahwa reses adalah kampanye untuk bagi-bagi uang. Sehingga ini perlu menjadi perhatian semua calon legislatif agar bisa memberikan edukasi kepada seluruh DPT. Selain itu, pemilih seperti lansia dan disabilitas sering kali didiskriminasi dalam pemilu padahal mereka memiliki hak suara yang sama dalam pemilu. Hal ini juga harus diperhatikan ke depannya agar masyarakat rentan bisa diikutsertakan dalam reses partisipatif untuk mendengar aspiranya.
Baca Juga: Tak Boleh Dilewatkan! Inilah Khasiat dan Manfaat Buncis Bagi Tubuh
Lalu Hasan Rahman, Ketua Fraksi Golkar lebih menekankan untuk melakukan perencanaan partisifatif dari pada reses partisifatif, jadi meskipun hanya dilakukan di satu wilayah tetapi mendatangkan semua aggota DPRD dan semua elemen masyarakat dilibatkan ini akan lebih efektif. Sehingga seluruh persoalan masyarakat bisa diselesaikan sesuai pemetaan tugasnya. Jadi jelas mana persoalan yang bisa diselesaikan oleh pemerintah pusat, mana persoalan yang bisa diselesaikan pemerintah daerah, mana tugas desa dan mana yang jadi tugas legislatif. Dengan begitu pembangunan akan lebih merata dan menyasar kebutuhan masyarakat lebih terperinci.
“Jadi jangan sampai kita bagus dalam infrastruktur tapi jeblok di pangan, jeblok dalam mengurus masyarakat rentan, minimal dari 100 masalah kita bisa menyelesaikan 50. Kita bisa mulai dari hal kecil, misalnya dari dusun, kemudian desa, lalu kecamatan. Kalau di kecamatan sudah bagus, ini nanti akan menjadi contoh di kabupaten dan seterusnya. Jadi mari kita bergerak dari Masbagik untuk Indonesia,” ujar Rahman sekaligus sebagai penutup dalam kegiatan reses tersebut.***
