Network
Angka ini menandai peningkatan sebesar 23,1 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurut Sri Mulyani, peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk aktivitas penyelenggaraan Pemilu serta bantuan sembako pangan yang diberikan. Selain itu, realisasi subsidi juga memberikan kontribusi signifikan dari sisi belanja non Kementerian/Lembaga (K/L).
Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa belanja K/L hingga akhir Maret 2024 telah mencapai 20,4 persen dari pagu yang telah ditetapkan, yaitu Rp 222,2 triliun. Terjadi peningkatan yang signifikan pada belanja pegawai sebesar 42,8 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh kenaikan gaji pegawai dan pensiunan, serta pemberian penuh 100 persen tukin pada THR.
Selain belanja pegawai, terdapat juga peningkatan pada belanja barang hingga mencapai Rp 80,6 triliun atau 38,9 persen, yang disebabkan oleh belanja operasional terkait Pemilu. Belanja modal dan bantuan sosial juga menunjukkan kenaikan yang cukup impresif dibandingkan tahun sebelumnya.
"Untuk belanja bansos yang mencapai Rp 43,3 triliun, ada kenaikan dari tahun lalu yang base-nya rendah yaitu Rp 35,9 triliun," ujar Sri Mulyani.
Selain belanja K/L, terdapat juga belanja non K/L yang realisasinya sudah mencapai Rp 205,4 triliun atau setara 14,9 persen dari pagu. Menurut Menkeu Sri Mulyani, pemberian subsidi dan kenaikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi penyumbang terbesar dalam realisasi belanja tersebut.
"Debitur KUR jumlah orangnya meningkat 937,4 ribu dan itu cukup baik karena memang kita berharap akan lebih banyak dan lebih merata, jadi naiknya 88,6 persen," tambahnya.***
