Network
WARTALOMBOK - Dalam momentum KTT World Water Forum (WWF) yang dilaksanakan di Bali yang dilaksanakan 18 hingga 25 Mei 2024 ini, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah Nusa Tenggara Barat (Walhi NTB), menggelar aksi kampanye simbolik di Mataram.
Dalam aksi tersebut, Direktur Walhi NTB, Amry Nuryadin menegaskan empat poin pernyataan sikap.
1. Walhi menolak privatisasi air, bahwa air bukanlah komoditi yang dapat dikomersialisasikan karena pasti akan berdampak pada berkurang sampai dengan hilangnya akses Masyarakat terhadap sumber-sumber daya air.
2. Pemerintah harus menyelesaikan permasalahan SPAM dengan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat dengan tidak mengurangi akses penggunaan air.
3. Pemerintah harus memberikan solusi kongkret terhadap pencemaran sampah plastic dan micro plastic yang mencemari sungai-sungai di NTB, Negara dan produsen harus bertanggungjawab.
4. Mengecam tindakan anarkis maupun tindakan refresif dan kriminalisasi terhadap masyarakat sipil yang tengah bersuara dan memperjuangkan akses rakyat untuk sumber daya air.
Baca Juga: Maju di Pilkada Lotim, H Nasrudin Siap Gandeng Tokoh NW TGH Fatihin
Menurutnya, pengelolaan sumber daya air di NTB menghadapi tantangan serius akibat kerusakan ekosistem, aktivitas pertambangan, dan urbanisasi yang menyebabkan penurunan debit air serta konflik dengan masyarakat lokal, seperti yang terlihat dalam kasus proyek SPAM di Lombok Timur.
"Kami di WALHI NTB menyoroti perlunya penghentian privatisasi air, konservasi ekosistem, dan penyelesaian konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat," ujar Amry melalui keterangan tertulisnya, Kamis 23 Mei 2024.
Dalam konteks ini, jelas dia, KTT World Water Forum ke-10 di Bali diharapkan menjadi momentum untuk mengadvokasi kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya air, yang seharusnya mengedepankan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan daripada komersialisasi dan pembangunan eksploitatif.
Selain memberikan kritik terhadap pengelolaan sumber daya air di NTB, kata Amry, Walhi juga menyoroti kerusakan ekosistem dan pembangunan tambang sebagai isu utama yang perlu ditangani.
"Kerusakan ekosistem dan ekologi ini disebabkan beberapa faktor. Salah satunya adalah aktivitas pertambangan di PT AMNT di Sumbawa Barat, PT STM di Dompu, dan penambangan pasir besi di Pesisir Pringgabaya Lotim serta tambak udang di sempadan pantai Pulau Sumbawa dan Lombok Timur bagian utara," ujarnya
Baca Juga: Penonton Protes Adegan Mengemudi Dalam Keadaan Mabuk di Drama 'Lovely Runner
Selain itu, Walhi NTB menyoroti konflik vertikal antara masyarakat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) terkait proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pantai Selatan. Proyek strategis nasional yang didanai oleh Pemerintah Pusat mengalami penundaan karena protes warga, termasuk demonstrasi dan pembakaran pipa proyek di Desa Lendang Nangka Utara pada Kamis, 4 Januari 2024.
"Alasan masyarakat, karena khawatir penggunaan air untuk SPAM itu dapat mengurangi debit air Tibu Krodet, Kecamatan Sikur sehingga menyebabkan kesulitan bagi petani dalam mengairi sawah, terutama selama musim kemarau," ujarnya
Walhi NTB menduga konflik yang terjadi antara masyarakat dan Pemkab Lotim akibat dari belum ada titik temu antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah. Apalagi sumber daya air merupakan kebutuhan orang banyak, sehingga wajar bila masyarakat mempertahankan hal sumber kehidupannya.
"Jika itu menjadi komersialisasi, maka sudah sepatutnya pemerintah mengakomodasi kepentingan masyarakat yang ada di sekitar mata air, terutama untuk sumber-sumber hidupnya, termasuk juga untuk pertanian. Maka Pemkab Lotim Haruslah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi konflik sumber daya air itu. Salah satunya, pemerintah terlebih dahulu harus berupaya untuk meningkatkan debit mata air," ujar Amry
Dikatakannya, Pemkab perlu memiliki tata kelola sumber daya air yang baik. Lalu, melakukan konservasi-konservasi mata air ataupun kawasan perhutanan yang dapat meningkatkan debit air serta pemerintah juga harus melakukan rehabilitasi dan restorasi kawasan hutan yang mulai rusak.
Baca Juga: Eminem Bagikan Momen Bahagia di Pesta Pernikahan Anaknya Hailie Jade Scott dan Evan McClintock
Di tengah kondisi tersebut, Indonesia menjadi tuan rumah KTT WWF di Bali. Forum ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem sumber mata air dan konservasi. Namun, WALHI NTB menilai bahwa KTT ini perlu memberikan perhatian lebih pada isu-isu pengelolaan sumber daya air termasuk di NTB. Karena itu, Walhi NTB mendorong agar pemerintah daerah dan pusat dapat mengambil langkah-langkah konkret dalam menangani permasalahan ini.
Di Indonesia momentum KTT WWF tahun ini bertepatan dengan Pasca pemilihan serentak 2024 sehingga penting semua pihak yang telah berkontestasi mengurai problem dan solusi terhadap permasalahan lingkungan hidup terutama permasalahan air di Indonesia, demikian pula di Nusa Tenggara Barat, problem perlindungan Lingkungan Hiidup juga menjadi hal serius yang berhadap-hadapan dengan pembangunan dan investasi di sektor pertambangan dan pariwisata.***
