Network
Minim Dampak
Sementara itu, Pakar otonomi daerah Prof. Dr. Djohermansyah Djohan mengatakan, butuh komitmen besar untuk membangun Indonesia dari Desa. Lebih dari sekedar jargon-jargon politik.
“Jadi itu kalau kita lihat empirik, praktek yang terjadi di masa pemerintah Presiden Jokowi, dua periode, ternyata hasilnya itu jauh panggang dari api,” kata Prof Djo ketika dihubungi hari ini (29/11).
Dalam catatannya, Program Dana Desa senilai 1 Milyar per desa oleh Presiden Jokowi, sejak 2015 sampai dengan Maret 2021 maret 2021 hanya bisa menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1,11%.
Baca Juga: Resmi Nomor Urut Capres dan Cawapres 2024, Anies 1, Prabowo 2, dan Ganjar 3
“Kita memberi bantuan dana saja tidak cukup dalam pembangunan, tidak. Harus diberi kapasitas penguatan tata kelola pemerintah dan pembangunan desa,“ imbuhnya.
Seberapapun banyaknya Dana Desa, jika tidak dikelola dengan baik, pasti akan menguap, dan tidak memberi manfaat bagi warga desa itu sendiri.
“Tata kelola dan pembangunan harus kita siapkan, jadi uang itu dikelola dengan cara pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, juga dikelola dengan penuh manfaat bagi masyarakat desa, bukan bagi elit desa, kepala dan perangkatnya,“ tegasnya.
Selain itu, ia mengusulkan agar Desa bisa kembali pada kearifan lokal masing-masing, menggunakan lagi sistem musyawarah mufakat, dan memenuhi kebutuhannya tanpa arahan berlebih dari pusat.
“Dana desa dikucurkan pusat 1 M sudah ditandai untuk ini-itu, padahal kebutuhan di desa itu tidak, dan tidak boleh pakai uang. Kalau bukan untuk digariskan pemerintah pusat. Misalnya, padahal mereka butuh pupuk, jembatan rusak supaya anak sekolah tidak gelantungan, kan desa yang tahu. Itu harus kita betulkan, jangan seragam, berikan ikhlas, agar desa sesuaikan dengan kebutuhan desanya.” beber Prof Djo.
