WARTA LOMBOK – Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakam Publik (PusDek) Universitas Islam Negeri Mataram mengadakan diksusi Publik di Mataram dengan tema Kepemimpinan Dalam Perspektif Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, pada Senin 5 Juni 2023.
Dalam diskusi tersebut membahas tentang Penetapan Penjabat (Pj) Gubernur NTB merupakan implikasi dari skema Pemilu dan Pilkada serentak dalam kebijakan tata kelola Pemilu yang telah disepakati pembuat undang-undang, khususnya untuk melaksanakan ketentuan pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pilkada.
Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 yang mengatur tentang Penjabat Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam Permendagri tersebut dijelaskan tujuan pengaturan Pj. Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah untuk menjamin kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Dalam masa transisi pemerintahan yang berlangsung di tengah tahun politik dimana Provinsi NTB sebagaimana juga daerah lainnya di Indonesia akan melaksanakan pemilihan Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota bulan Februari 2024 dan Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur. Ditambah pemilihan Bupati-Wakil Bupati, dan Walikota-Wakil Walikota bulan November 2024.
Dengan agenda politik besar tersebut, politik di Provinsi NTB tentu saja akan sangat dinamis. Belajar dari pengalaman Pemilu sebelumnya, berbagai permasalahan politik, sosial dan keagamaan seperti politisasi SARA, politik uang, politisasi ASN, berita Haoks dan ujaran kebencian masih berpotensi terjadi, terlebih NTB menurut data Bawaslu merupakan daerah dengan indeks kerawanan pemilu tinggi.
Sedangkan publik NTB mengharapkan kondusifitas daerah di tahun politik terus terjaga agar pembangunan dan pelayanan publik berjalan efektif. Untuk mewujudkan tujuan luhur Permendagri 4 / 2023 dan harapan publik NTB, maka dalam pengusulan nama calon Pj.
Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram Abdul Wahab menyampaikan Pj Gubernur NTB harus orang yang memiliki relasi atau jaringan yang luas, dan yang terpenting bisa berada di tengah-tengah masyarakat baik agama maupun etnis.
“Yang menjadi harapan kita semua, masyarakat NTB kriteria yang menjadi Pj Gubernur NTB pemimpin yang mengerti dan memiliki pengetahuan yang luas dan memahami agama islam karena di NTB mayoritas penduduk beragama islam dan mampu mengayomi seluruh masyarakat,” ujar Wahab
Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Falahudin menambahkan Pj Gubernur NTB tidak harus senioritas di birokrasi , justru yag muda dan dari luar birokrasi harus di dorong supaya inovativ, dan tidak memiliki perilaku kepemimpinan nepotisme dan kultus.
“Pj Gubernur NTB yang menjadi harapan untuk kita semua pemimpin yang memiliki kemampuan kepemimpinan dan komunikasi yang bagus atau memiliki kompetensi dan yang terpenting memenuhi persyaratan,” kata Falahudin
Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama NTB Lalu Aksar Anshori juga menambahkan Pj Gubernur NTB merupakan pejabat administrasi publik bukan pejabat politik, dan yang mampu melaksanakan keberlanjutan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN dan RPJMD.
“Pj. Gubernur NTB harus ASN yang memenuhi syarat Eselon 1, Kewenangan pengangkatan Pemerintah Pusat, maka semua yang memenuhi syarat administrasi publik diajukan saja yang ada di NTB ada Rektor UIN Mataram, Rektor UNRAM, dan Sekda,” tutur Anshori
Baca Juga: 5 Pemain Naturalisasi Grade A Bisa Bantu Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026
Perwakilan ETNIS Bima M. Irwan H. Husain melanjutkan Pj Gubernur NTB orang yang Berkualitas dalam menuntaskan kemiskinan ekonomi melalui menaikkan IPM (pendidikan, kesehatan, dan pendapatan) dan menuntaskan kemiskinan yang bersifat moral, dan mampu melindungi tiga suku yang ada di NTB yaitu Sasak, Samawa, Mbojo.
“Kriteria Pj Gubernur NTB orang yang memiliki keuletan dan dari golongan muda, beragama Islam, Yang memenuhi syarat di NTB Sekda NTB, Rektor UIN. Matarm, dan Rektor UNRAM, maka ajukan saja yang tiga ini, siapa yang ditetapkan itu otoritas pemerintah pusat,” ujar Husain
Adapun harapan publik di Provinsi NTB adalah agar Pj. Gubernur NTB yang diusulkan DPRD Provinsi NTB dan ditetapkan oleh Pemerintah memperhatikan kriteria sebagai berikut:
luralis, artinya Pj. Gubernur NTB adalah ASN yang merupakan tokoh berfikiran multi-kulturalisme sehingga bisa menjadi penengah, motivator, dan pemersatu masyarakat demi terjaganya tertib politik, tertib sosial, tertib ekonomi, dan tertib keamanan di masa Pemilu dan Pilkada.
Tidak memiliki resistensi dengan semua kelompok termasuk tidak memiliki resistensi dengan pemerintah serta partai politik dan kandidat perseta Pemilu. Artinya, untuk menciptakan empat tertib di atas, Pj. Gubernur NTB sebaiknya adalah tokoh yang diterima oleh semua elemen masyarakat baik lintas agama, lintas etnis, lintas gender, dan lintas geopolitik;
Memiliki profesionalisme dan integritas yang baik. Artinya, Pj. Gubernur NTB sebaiknya merupakan tokoh yang memiliki rekam jejak professional dan berintegritas dalam kariernya sebagai ASN.
Memiliki karekter kepemimpinan kuat, namun kontingensi atau cepat menyesuaikan dengan lingkungan. Artinya, dalam tahun politik dibutuhkan Pj. Gubernur yang memiliki kapasitas kepemimpinan publik tegas sekaligus cepat beradaptasi dengan lingkungan, sehingga inovasi pelayanan publik di daerah tidak terbengkalai di masa tahun politik.
Diterima oleh semua kelompok keagamaan, etnis, semua profesi, usia, dan gender. Artinya dengan memiliki empat kriteria di atas ujunganya adalah Pj. Gubernur NTB merupakan figur yang memiliki legitimasi sosial dan politik kuat dari masyarakat. Legitimasi ini merupakan modal yang dibutuhkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif di Provinsi NTB.
Tokoh agama dan tokoh etnis di Provinsi NTB memandang lima kriteria di atas ada pada Prof. Dr. Masnun Tahir, M.Ag yang saat ini sedang menjabat sebagai Rektor UIN. Mataram dan menjabat sebagai Ketua PWNU Provinsi NTB. ***