Network
Disisi lain, selain kontra kebijakan tersebut, ada sebagian besar masyarakat yang tergabung dalam Forum Nasabah Bank NTB Syariah Cabang Selong yang diinisiasi oleh Zainul Muttaqin, SH., sebagai Koordinator Umum dan Lalu Purnama Adiguna, SH., sebagai koordinator lapangan.
Zaenul Muttaqin menegaskan bahwa 173.000 Nasabah Bank NTB Syariah di Kabupaten Lombok Timur penting untuk dilayani setiap hari, kami siap bawa massa aksi tandingan untuk mendukung Bank NTB Syariah.
"Orang yang suka Olah2, Olah Raga, Olah Rasa, dan Olah-olahan sebaiknya Bersabar dulu selama satu tahun," ungkap Pengacara muda yang juga mantan Kades ini.
Baca Juga: Bupati Lotim Sukiman Azmi Tegaskan Didepan Kepala SMP, ASN di Lotim Agar Keluarkan Zakat Pofesi
Koordinator Presidium KAHMI Lotim Saparudin, M.Pd mengatakan, pada dasarnya KAHMI tidak ingin masuk dalam polemik ini. Namun KAHMI memandang semestinya persoalan ini dilihat secara jernih. Para pemuda selaku generasi bangsa harusnya tidak membuat polemik tetapi memberikan solusi terhadap persoalan ini.
“Kalau pandangan kami, harusnya Dinas Pemuda dan Olahraga Lombok Timur harusnya bertanggungjawab untuk menjelaskan persoalan ini kepada kita semua selaku pemuda sehingga tidak muncul berbagai dugaan dan spekulasi liar yang membuat ribut hari ini,” papar Saparudin dalam rilisnya, Selasa, 19 Januari 2021.
Ia menegaskan, pro kontra ini sebenarnya tidak harus diselesaikan dengan jalan aksi, namun masih bisa didiskusikan dengan cara yang baik. Oleh karena ini dinas terkait harus memfasilitasi aspirasi pemuda yang ada di Lombok Timur sebagai leading sektornya agar persoalan ini segera selesai.
Disebutkan, menurut penelusuran KAHMI Lombok Timur tentang persoalan ini, prosedur penggunaan gedung pemuda yang saat ini digunakan Bank NTB telah melalui penandatanganan perjanjian kerja sama antar kedua belah pihak terkait pinjam pakai gedung yang masuk manjadi aset pemerintah daerah.
Baca Juga: dr. H Hasbi Santoso: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Siap Melaksanakan Vaksinasi Covid-19
“Nah, terkait hal itu. Pemerintah daerah semestinya memberikan penjelasan secara terbuka kepada semua masyarakat, terutama kepada para pemuda Lombok Timur supaya tidak menjadi polemik berkepanjangan,” papar Saparudin yang juga Ketua Ponpes Juhadul Muslimin NW Jenggik.
