Network
WARTALOMBOK - Baru-baru ini beredar kabar kepala unit pelaksana teknis (UPT) dinas pendidikan dan kebudayaan (Dikbud) Sikur, Lombok Timur diduga memaksa semua sekolah di kecamatan tersebut untuk menganggarkan pembelian CCTV sekolah.
Tak tanggung-tanggung, UPT Dikbud Sikur meminta pihak sekolah mengeluarkan anggaran Rp7.000.000 untuk pemasangan 4 unit CCTV dan untuk 8 unit CCTV dianggarkan Rp10.000.000.
Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) NTB yang mengetahui informasi tersebut mengecam dugaan tindakan pemaksaan pembelian CCTV yang dilakukan pihak UPT Dikbud Sikur.
"Pemasangan CCTV di sekolah memang disatu sisi memiliki manfaat, seperti memantau proses belajar mengajar dan keamanan sekolah. Tapi kalau proses pengadaan ini dipaksakan oleh pihak UPT, maka kami curiga ada indikasi lain dalam proses pengadaan ini," ujar ketua LMND NTB, Rohman Rofiki, Minggu 31 Maret 2024.
Baca Juga: Shimmer: Tren Mode Baju Hari Raya Idul Fitri 2024, Apa Keistimewaannya?
Sosok pimpinan LMND NTB ini menilai kanit UPT Dikbud menemenuhi unsur perbuatan curang (Fraud) dan dugaan perbuatan tindak pidana korupsi. Berdasarkan teori dasar dalam ilmu akuntansi forensik perbuatan fraud disebabkan oleh 5 faktor.
