Network
WARTA LOMBOK - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melalui Pusat Teknologi Material BPPT berhasil mengembangkan implan tulang dan gigi.
Pengembangan implan tulang dan gigi dilakukan BPPT untuk standarisasi material medis dan kebutuhan alat kesehatan (alkes) nasional.
BPPT ditunjuk sebagai koordinator PRN implan tulang dan gigi dan didukung oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Kementerian Kesehatan.
Baca Juga: Shilpa Shetty Didepak Sebagai Juri Setelah Suaminya Resmi Tersangka Kasus Pembuatan Film Porno
Dikutip wartalombok.com dari akun Twitter BPPT @BPPT_RI pada 21 Juli 2021, BPPT juga melakukan ekosistem dengan berbagai stakeholder.
Penunjukkan BPPT sebagai koordinator PRN implan tulang dan gigi juga dilakukan bersama stakeholder Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, LIPI, PT Zenith, dan berbagai rumah sakit.
Implan tulang dan gigi dibutuhkan akibat peningkatan kecelakaan lalu lintas, seiring meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor.
Urgensi implan tulang dan gigi juga dikarenakan 92 persen alat kesehatan yang beredar merupakan produk impor dengan jumlah 63.771 izin edar.
Baca Juga: Panas Ekstrim! Pemerintah Dubai Bayar Ilmuwan Ciptakan Hujan
Sementara itu, hanya 8 persen alat kesehatan produksi lokal yang beredar di Indonesia, dengan jumlah 5.545 izin edar.
Kepala BPPT, Hammam Riza mengajak berbagai pihak terkait untuk memanfaatkan lab uji material implan tulang dan gigi.
Pemanfaatan lab uji material dilakukan untuk menjamin ketersediaan implan tulang berkualitas, serta peningkatan daya saing dan kemandirian industri alat kesehatan nasional.
“Mari kita manfaatkan lab uji material implan tulang dan gigi, serta Pusat Unggulan IPTEK. Sehingga kita dapat menjamin ketersediaan impan tulang berkualitas, mampu meningkatkan daya saing dan kemandirian industri alkes nasional,” tutur Riza.
Deputi TIEM BPPT, Eniya Dewi mendukung implementasi penyediaan implan tulang dan gigi di pasar nasional.
Penyediaan implan tulang dan gigi di pasar nasional diharap dapat terlaksana setelah mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan agar produk yang beredar aman.***
