Network
WARTA LOMBOK - China menerapkan kebijakan untuk menghindari kepadatan populasi di negara itu. Dua anak cukup menjadi kebijakan pemerintah China untuk menekan laju populasi yang semakin meningkat di negara itu.
China tercatat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia mengambil langkah dalam upaya mereka membatasi pertumbuhan penduduk. China akan menjatuhkan sanksi bagi siapa saja yag melangar aturan negara tersebut.
Seperti yang dialami pasangan suami istri asal kabupaten Anyue Provinsi Sichuan yang harus menerima hukuman denda sebesar 718.080 yuan atau setara Rp1,5 miliar dikarenakan mempunyai tujuh anak.
Baca Juga: Dikira Babi Hutan, Seorang WNI Tak Sengaja Tertembak Majikannya di Malaysia
Pasangan ini kemudian dinilai telah melanggar aturan dua anak yang sudah diterapkan oleh negara.
Akan tetapi pasangan tersebut tak mampu membayar denda yang dijatuhkan karena penghasilan sang suami yang tidak cukup.
Dikutip Warta Lombok.com dari PR Pekanbaru melalui artikel "Akibat Punya 7 Anak, Suami Istri Ini Kena Denda Rp1,5 Miliar", hal tersebut terungkap dari media lokal yang berbasis di Beijing, Minggu 27 Desember 2020.
Kepala keluarga yang bermarga Liu itu meminta kepada pihak berwajib agar pembayaran denda tersebut bisa dilakukan dengan cara mengangsur, namun tetap tidak mampu.
Pasangan suami istri tersebut tinggal di daerah yang penduduknya dikenal memiliki anak lebih dari satu. Pasutri itu memiliki anak pertama berjenis kelamin perempuan pada 1990.
Baca Juga: Mengejutkan! Mie Instan Indonesia Disebut Penyebab Tingginya Angka Kehamilan di Ghana
Lalu dalam sepuluh tahun berikutnya anaknya bertambah enam dan yang terakhir berjenis kelamin laki-laki lahir pada tahun 2009.
Pihak berwajib lalu melakukan penyelidikan pada 2018 atas dugaan persalinan ilegal dan memutuskan pembebasan biaya jaminan sosial pada pasutri itu.
Otoritas kesehatan setempat lalu mengajukan permohonan ke pengadilan agar membatalkan putusan denda karena dianggap tidak sesuai dengan keadaan saat ini ketika kebijakan dua anak tidak mampu mendongkrak angka kelahiran di China.
Perekonomian negara dengan jumlah penduduk terpadat di dunia ini mengalami pertumbuhan yang pesat beberapa tahun terakhir.
Oleh sebab itu, warganet di China juga menilai hukuman denda terhadap pasutri ini bertentangan dengan perubahan struktur kependudukan di China.
Justru warganet menyarankan agar pasutri tersebut mendapatkan penghargaan bukan hukuman karena angka kelahiran baru di China menurun dalam beberapa dasawarsa.
Baca Juga: Jelang Pergantian Presiden AS, Iran: Kami Sangat Senang Pemerintahan Trump Berakhir
Kongres Rakyat China (NPC) sebagai lembaga legislatif telah mengajukan usulan pencabutan kebijakan keluarga berencana.
Salah satunya diusulkan oleh Huang Xihua, anggota NPC dari Provinsi Guangdong karena melihat banyak daerah di China yang melonggarkan kebijakan tersebut.***(Fix Pekanbaru/Desfa Reja)
