Network
WARTA LOMBOK – Setelah melakukan proses normalisasi, Uni Emirat Arab pada Rabu, 14 Juli 2021 menjadi negara teluk pertama yang membuka kedutaannya di Israel.
Proses normalisasi ini menjadi sebuah kesempatan untuk menjalin hubungan yang lebih erat sehingga membuka peluang perdagangan dan investasi menurut utusan Uni Emirat Arab.
Keterangan utusan Uni Emirat Arab ini dinyatakan saat upacara pengibaran bendera yang juga dihadiri oleh presiden Israel.
Baca Juga: PPKM Darurat Harus Dibarengi Pengawasan, Fadli Zon: Saran Saya Pak Jokowi Ambil Alih Kepemimpinan
"Sejak proses normalisasi hubungan kedua negara, ini pertama kalinya kami melihat kesempatan untuk melakukan diskusi tentang peluang perdagangan dan investasi," kata duta besar UEA Mohamed Al Khaja, dikutip wartalombok.com dari Reuters.
Sementara itu Presiden Israel Isaac Herzog menyebut pembukaan kedutaan itu sebagai tonggak penting dalam perjalanan kita menuju masa depan, kemakmuran, perdamaian dan keamanan untuk Timur Tengah.
“Melihat bendera Emirat berkibar dengan bangga di Tel Aviv mungkin tampak seperti mimpi yang tak disangka-sangka sekitar setahun yang lalu,” kata Isaac.
UEA bulan lalu telah meresmikan kedutaan sementara Israel di Abu Dhabi dan konsulat di Dubai. Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid memberikan pernyataan bahwa perdagangan bilateral telah dijalin sejak normalisasi.
Aktivitas perdagangan ini telah membuahkan pendapatan yang mencapai 675 juta dolar lebih. Melihat prospek cerah ini, dia mengharapkan lebih banyak lagi kesepakatan perdagangan akan terjadi di masa depan.
Lokasi kedutaan yang berada di Tel Aviv juga bertujuan untuk menghindari wilayah kontroversial Yerusalem Timur yang dianeksasi.
Mayoritas negara lain mempertahankan kedutaan mereka di Tel Aviv karena status Yerusalem yang disengketakan. Sengketa ini menjadi salah satu masalah tersulit untuk diselesaikan dalam negosiasi perdamaian di Timur Tengah dan mencari solusi pembentukan negara Palestina merdeka.
Namun pemulihan hubungan regional ini dikecam oleh Palestina. Keputusan ini dianggap melanggar konsensus Arab yang telah berlangsung selama beberapa dekade.
Konsensus ini mengisyarakatkan bahwa seharusnya tidak ada normalisasi hubungan tanpa perdamaian yang komprehensif dan abadi antara Israel dan Palestina.***
