Network
WARTA LOMBOK - Kasus penahanan Menteri Sosial Juliari Batubara tidak mempengaruhi penyaluran Bansos Covid-19.
Melalui Kementerian Sosial, bantuan sosial dipastikan tetap akan disalurkan. Kemensos menegaskan jika program bansos tak terganggu oleh penangkapan Menteri Sosial dan beberapa pejabat Kemensos.
Dilansir Warta Lombok.com dari Seputar Tangsel melalui artikel "Meski Mensos Juliari Batubara Ditangkap KPK, Kemensos Pastikan Bansos Tetap Lanjut", hal tersebut diungkapkan oleh Sekjen Kemensos Hartono Laras saat memberikan keterangan di Jakarta, Minggu 6 Desember 2020.
Baca Juga: Vaksin Covid-19 Sinovac Tiba, Fadli Zon: Jangan Sampai Rakyat Indonesia Jadi Kelinci Percobaan
Penyaluran dana Bansos regular dan Bansos Khusus Rp 200.000 akan tetap dilanjutkan hingga tahun 2021. Hartono mengatakan jika hal tersebut adalah target pemerintah untuk menyalurkan bansos ke masyarakat.
Hartono menjelaskan, pada masa pandemi Covid-19, masyarakat regular maupun yang terkena dampak Covid-19 sangat membutuhkan bantuan dalam bentuk apapun termasuk terlebih lagi bantuan berbentuk uang.
Ia mengatakan akan terus menjalankan program bantuan sebagaimana telah dilaksanakan dari tahun ini.
Baca Juga: Hotman Paris: Sudah...? Gisel Akhirnya Mengaku ke Pengacara Berpengalaman di Kasus Video Syur Artis
“Kami beserta jajaran di Kemensos akan terus bekerja keras dalam melaksanakan dan menjalankan program regular maupun khusus dari sisa kegiatan kami tahun 2020 yang akan segera berakhir,” kata Hartono.
Hartono mengaku masih menunggu arahan dari pimpinan ad interim atau sementara yang akan ditunjuk. Namun demikian pihak Kemensos akan mempersiapkan pelaksanaan rencana program bansos tahun 2021.
“Soal penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) akan tetap berjalan selama enam bulan di tahun 2021 sebesar Rp200.000 setiap keluarga,” jelasnya.
Baca Juga: China Dituding Ciptakan Tentara Super, Uji Biologis Untuk Menguasai Dunia
Berikut merupakan program yang sudah terealisasi
- Sebanyak 97 persen lebih dari total alokasi dana untuk Kementerian Sosial sudah terealisasi.
- Alokasi dana program perlindungan sosial yang besarnya Rp 1.28, 78 triliun sudah mencapai 98 persen.
Selain itu, dia mengaku program bansos ini akan tetap berjalan dan pihaknya juga mendukung proses hukum yang sedang berjalan di KPK.
Diketahui, Mensos Juliari Batubara ditetapkan KPK tersangka dugaan menerima suap dalam proyek pengadaan dan penyaluran Bansos Covid-19.
Atas kasus korupsi bansos Covid-19 itu, politisi PDI-P tersebut diduga menerima uang suap sebesar Rp 17 miliar. Uang tersebut diberikan oleh perusahaan rekanan yang menggarap proyek pengadaan dan penyaluran Bansos Covid-19.***(Seputar Tangsel/Agus Irawan)
