Network
WARTA LOMBOK - Ditetapkannya KKB Papua sebagai organisasi teroris menurut Menteri Kooordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemananan (Menko Polhukam)Mahfud, sebagaimana pernyataan yang telah disampaikan oleh Ketua MPR, BIN, Polri, TNI, hingga tokoh masyarakat dan adat Papua itu sendiri.
"Sejalan dengan itu semua, dengan pernyataan-pernyataan mereka itu, maka pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris," tutur Mahfud dalam Tayangan video konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta seperti dilansir wartalombok.com pada Jumat, 30 April 2021.
Menurutnya, permasalahan utama Papua bukanlah tentang kemerdekaan.
Baca Juga: Posko Pengaduan THR Dibuka di NTB, Perusahaan yang Mengabaikan Bakal Kena Sanksi
"Masalah Papua yang sekarang sedang kita tangani sebaik-baiknya adalah masalah isu lingkungan hidup, kesejahteraan, bukan masalah kemerdekaan," terang Mahfud.
Daripada itu, isu kemerdekaan hanya disuarakan oleh segelintir orang saja, dan tidak mewakili mayoritas rakyat Papua.
"Tidak ada tindakan bersenjata di Papua. Tapi ada tindakan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana terorisme bukan pada rakyat Papua, tapi terhadap segelintir orang," ucapnya.
Mahfud menyebut dari hasil survei sebanyak 92 persen masyarakat Papua tetap berada Republik Indonesia. Hanya ada segelintir orang yang melakukan gerakan dengan sembunyi-sembunyi.
