Network
Sebaliknya, Busyro mempertanyakan pimpinan KPK saat ini dan pemerintahan Jokowi terkait wawasan kebangsaan karena justru banyak mengeluarkan peraturan yang merugikan bangsa termasuk revisi UU KPK.
"Presiden sudah menyetujui revisi UU KPK itu bertentangan dengan wawasan kebangsaan. Presiden juga menyetujui UU Cipta Kerja, UU Minerba, revisi soal usia hakim Mahkamah Agung," beber Busyro.
Dari mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Adnan Pandu Praja, angkat bicara soal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyikapi polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) bagi pegawai KPK. Menurutnya, pernyataan kepala negara wajib ditindaklanjuti oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
Baca Juga: Jika Asmara Dengan Pasangan Terasa Hambar, Berikut 5 Tanda Hubungan Harus Segera Disudahi
Menurut dia, apabila beberapa waktu lalu Dewas masih belum memiliki kuasa penuh untuk menjalankan tugas dan fungsinya, maka pernyataan Presiden Jokowi tersebut bisa menjadi amunisi atau kekuataan bagi Dewas itu sendiri.
"Menurut saya, ini amunisi yang sangat positif dan kuat bagi dewan pengawas untuk bertindak," kata Pandu seperti dilansir wartalombok.com dalam keterangannya di jumpa pers yang digelar Indonesia Corruption Watch (ICW) Senin, 17 Mei 2021.
Mantan Sekretaris Jenderal Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) itu pun mengusulkan agar dalam melakukan tugas dan fungsinya, Dewas KPK juga bisa meminta pendapat kepada mantan pimpinan KPK sebelumnya.
Baca Juga: Polisi Menangkap Putra Pedangdut Rita Sugiarto Atas Penyalahgunaan Narkoba
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, tes wawasan kebangsaan (TWK) bagi pegawai KPK bukan satu-satunya dasar kelulusan menjadi ASN. Ia menekankan hal tersebut menyusul 75 pegawai KPK tak lolos TWK.***
