Network
WARTA LOMBOK- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Rahmat Bagja, mengungkapkan bahwa dalam tahapan Pemilu 2024 yang tengah berlangsung, angka kerawanan Pilkada 2024 bisa jadi lebih besar daripada Pilpres 2024. Hal ini dipicu oleh persaingan yang sangat ketat antara calon kepala daerah (cakada) di berbagai daerah di seluruh Indonesia.
"Dalam waktu yang berhimpitan, bisa jadi pilkada lebih ramai dalam pelaporan pelanggaran karena semua cakada akan bersaing. Ini yang akan menjadi tantangan kita dalam beberapa bulan ke depan," ungkap Bagja saat menerima kunjungan kegiatan Kuliah Kerja Profesi (KKP) peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri angkatan 33 Lemdiklat Polri di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, pada Rabu,13 Maret 2024.
Dengan melihat tahapan yang sedang berlangsung, Bagja berharap agar TNI, Polri, dan kejaksaan dapat terus bersinergi dengan Bawaslu. Dia juga menyoroti persiapan jelang penetapan hasil, di mana diperkirakan akan muncul Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konsitusi (MK).
Baca Juga: Sidang Dugaan Manipulasi DPT Kuala Lumpur Menjadi Fokus Perkara Pidana Pemilu di PN Jakpus
"Kami juga tengah menyiapkan jajaran kami untuk mempersiapkan berkas, karena hanya tiga hari setelah penetapan, laporan dari tim paslon pasti mulai berdatangan," tambahnya.
Meskipun demikian, Bagja menyampaikan kabar baik bahwa politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) serta hoaks di media sosial pada Pemilu 2024 tidak seintens pada Pemilu 2019. Namun, terkait dengan Pilkada 2024, Bawaslu akan terus memantau pergerakan kerawanan dari berbagai sisi.
"Jadi saat ini situasinya masih terkendali jika kita melihat dari tanggal ini, tapi 15 hari setelah pemungutan suara, pasti akan ada demonstrasi protes mengenai hal tersebut. Semoga situasinya tetap kondusif," jelasnya.
