Network
"Para PPPK harus adaptif mengikuti perkembangan zaman," ungkapnya "Juaini mengingatkan para lulusan PPPK untuk bersikap netral, mengingat akan dilaksanakan Pilkada Serentak 2024 pada 27 November mendatang.
Dia mengatakan bahwa posisi PPPK sudah setara dengan PNS, untuk itu harus mengikuti aturan dan larangan yang berlaku, dengan cara tidak ikut terlibat dalam proses kampanye calon kepala daerah dan tak turut mempromosikan calon di media sosial.
"Tidak menggunakan atribut yang memihak pada salah satu calon," katanya.
Lebih lanjut dia berharap kepada para tenaga honorer yang telah diangkat sebagai PPPK supaya lebih meningkatkan kinerja agar pelayanan di masyarakat menjadi lebih maksimal.
"Semoga ini memperkuat sistem administrasi pemerintahan di Kabupaten Lombok Timur dan meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer," ungkapnya kembali.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Timur, pemerintah daerah mengusulkan sebanyak 800 formasi yang terdiri atas 440 PPPK guru, 260 PPPK tenaga kesehatan dan 100 PPPK tenaga teknis. Sedangkan yang mengikuti seleksi administrasi mencapai 7.200 pendaftar.***
