WARTA LOMBOK – Hamidi selaku ketua pemuda peduli desa di desa Beraim beserta sejumlah tokoh lainnya melakukan seruan aksi di kantor desa Beraim Kecamatan Praya Tengah pada 9 September 2022.
Kedatangan masa di kantor desa Beraim ini untuk mempertanyakan sekaligus hearing beberapa hal yang belum diselesaikan oleh kepala desa (Kades) desa Beraim Lalu Januarsa Atmaja SH.
Ada tiga hal yang dipertanyakan oleh Hamidi selaku ketua pemuda peduli di desa Beraim itu yakni anggaran RPJMDes 2021, bangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang tak kunjung diselesaikan pemerintah desa dan sewa ruko di sekitar pasar Beraim.
Baca Juga: Bansos PBI JK Segera Cair, Ini Syarat, Golongan Penerima hingga Cara Daftar
Hamidi selaku orator aksi mempertanyakan kepada Kades Beraim terkait Musdus yang menurutnya tidak pernah sama sekali di laksanakan dan di kemanakan dana untuk Musdus.
“Anggaran Musdus RPJMDes tahun 2021 tidak pernah di kasih, berapa yang dianggarkan berapa yang masuk kantong. Berapa yang sudah dilaksanakan itu tidak pernah ada," teriak Hamidi.
Selanjutnya Hamidi mempertanyakan terkait masalah bangunan Desa yang sudah dianggarkan dengan dana puluhan juta namun masih mangkrak hingga saat ini belum di selesaikan.
“Terkait masalah BUMDes, siapa yang mengatur BUMDES kita tidak tahu, bangunan yang ada di samping warung nasi Hamdi itu siapa yang tahu bangunan apa itu, tak kunjung selesai," kata Hamidi.
Hamidi mempertanyakan kenapa bangunan yang dianggarkan sampai puluhan juta oleh BUMDes belum diselesaikan.
Selain itu siapakah yang mengelola BUMDes dan dike manakan uang anggaran untuk pembangunan tersebut.
Baca Juga: Lembut dan Gurih, Berikut Resep Perkedel Daging, Makanan Sederhana yang Mengenyangkan
“Dikemanakan anggaran BUMDes, masuk ke mana di operasikan ke mana, siapa yang menjalankan dan siapa yang terlibat,” tanya Hamidi.
Menurut Hamidi bahwa dana BUMDes dialihkan untuk pupuk yang akan dibagikan kepada warga namun tak satu pun warga yang menerima pupuk tersebut.
“Pupuk di mana, siapa yang pegang pupuk, tidak ada transparansi dalam mengelola BUMDes,” katanya.
Baca Juga: Demo Mahasiswa UIN Mataram di Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Berlangsung Ricuh
Selanjutnya Hamidi kembali mempertanyakan masalah sewa ruko dengan harga Rp 500 per tahun namun banyak warga yang menyewa sampai satu juta bahkan lebih.
Berdasarkan hasil temuan Hamidi dilapangkan menyatakan bahwa sewa ruko di sekitar pasar Beraim tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh Kades.
“Sewa ruko yang ada di Pasar desa Beraim yang katanya akan disewa sebesar 500 ribu per tahun tapi mereka menyewa lebih dari itu bahkan satu juta ke atas,” ujarnya.
Baca Juga: Resep Membuat Kwetiau Siram, Meski Sederhana Tetapi Rasanya Tetap Mewah dan Menggoda
Hal tersebut menimbulkan pertanyaan bahwa dike manakan uang hasil sewa ruko tersebut.
“Ke mana uang sewa ruko itu, apakah masuk ke khas desa, siapa yang mengelola dan dikelola untuk apa dan dike manakan uang itu,” ujar Arman.
Banyak hal yang menjadi pertanyaan terkait temuan Hamidi di lapangan sehingga ia ingin mendengar langsung penjelasan dari Kades Beraim.
Baca Juga: Bukan Sagar, Rangkuman Gangaa yang Menikah 8 Kali Hingga Menemukan Cinta Sejatinya
“Banyak pertanyaan dalam diri terkait temuan saya di lapangan yang tidak direalisasikan, banyak anggaran yang terindikasi korupsi,” tandasnya.
Ia berharap Kades memberikan keterangan kepada masyarakat secara transparan dan tidak ada yang ditutupi.***