BPKP Menilai Positif Pengelolaan Keuangan Pemprov NTB di Masa Pandemi Covid-19

- 13 Februari 2021, 06:15 WIB
Kepala BPKP NTB Dessy Adin menyerahkan Laporan hasil pengawasan keuangan dan pembangunan Pemprov NTB Tahun Anggaran 2020 kepada Gubernur NTB Zulkieflimansyah
Kepala BPKP NTB Dessy Adin menyerahkan Laporan hasil pengawasan keuangan dan pembangunan Pemprov NTB Tahun Anggaran 2020 kepada Gubernur NTB Zulkieflimansyah /ntbprov.go.id

WARTA LOMBOK - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTB, menilai positif laporan hasil pengawasan keuangan dan pembangunan Pemprov NTB Tahun Anggaran 2020. 

Lembaga tersebut menilai pengelolaan keuangan dan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemprov NTB, terutama efektivitas pengelolaan dan penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19 serta berbagai sektor pembangunan telah berjalan sesuai dengan aturan yang sudah digariskan pemerintah. 

Kepala BPKP Perwakilan NTB, Dessy Adin bersama jajarannya, Kamis 11 Februari 2021 melakukan silaturahmi dengan Gubernur NTB Zulkieflimansyah di ruang kerja Gubernur NTB Mataram sekaligus untuk menyerahkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dari BPKP Perwakilan NTB kepada Pemprov NTB 

Baca Juga: SBMI Lombok Timur Hearing dengan Pemda Lotim, Ketua: Penanganan PMI di Lotim Belum Baik dan Perlu Dibenahi

"Pengelolaan dan penggunaan keuangan, baik untuk penanganan Covid-19 ataupun pengelolaan keuangan bagi pelaksanaan pembangunan oleh Pemprov NTB dinilai positif," kata Dessy Adin seperti dilansir Warta Lombok.com dari laman Pemprov NTB. 

Pihaknya terus mengawal dan memberikan pendampingan atas pengelolaan dan penggunaan anggaran bagi pelaksanaan pembangunan, sesuai dengan tugas dan fungsinya selaku BPKP atas pengelolaan keuangan negara yang ada di daerah baik pemerintah Provinsi NTB ataupun Pemerintah Kabupaten dan Kota se-NTB. 

“Dalam kondisi Covid-19, saat ini BPKP juga melakukan pengawalan terhadap akuntabilitas penggunaan anggaran Covid-19 yang telah direfoccussing dari APBD termasuk evektivitas penggunaan angaran pembangunan lainnya."

"Selain itu sistem Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ditangani masing-masinh Inspektorat baik di Provinsi ataupun kabupaten/kota juga membantu BPKP dalam pendampingan pengawasan penggunaan keuangan daerah,”  kata Dessy. 

Baca Juga: Polres Lombok Timur Tangkap Tujuh Pelaku Curanmor yang Beraksi di Tiga Kecamatan

Halaman:

Editor: Herry Iswandi

Sumber: Pemprov NTB


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah