WARTA LOMBOK – Pemerintah dikabarkan telah memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sampai dengan akhir bulan Juli.
Dan hal itu dikatakan, keputusan itu diambil langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat terkait PPKM darurat.
"Tadi Rapat Kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo (Jateng) sudah diputuskan Bapak Presiden dilanjutkan sampai akhir Juli PPKM ini," kata Muhadjir dikutip wartalombok.com dari Antara, Sabtu 17 Juli 2021.
Presiden Jokowi, kata Muhadjir, juga menyampaikan bahwa keputusan memperpanjang PPKM darurat ini memiliki banyak risiko, termasuk bagaimana menyeimbangkan antara mendisiplinkan warga menaati protokol kesehatan sesuai standar PPKM dengan penyaluran bantuan sosial.
Bantuan sosial, ujar dia, tidak mungkin ditanggung oleh pemerintah sendiri. Namun gotong-royong bersama masyarakat dan sejumlah instansi lainnya juga diperlukan dalam menghadapi pandemik ini.
"Bansos ini tidak mungkin ditanggung pemerintah sendiri sehingga gotong royong masyarakat, termasuk civitas academica UGM ini di bawah pimpinan pak rektor membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat kebijakan PPKM ini," kata dia.
Sedekah masker, kata dia, juga perlu menjadi perhatian mengingat tidak sedikit warga yang menganggap masker sebagai barang yang mahal.
Dia menuturkan apa pun istilah yang digunakan, baik PPKM darurat atau PPKM super darurat, selama masyarakat tidak mau kompromi menahan diri melanggar prokes maka penanganan Covid-19 tidak akan berhasil.
"Jika tidak menyadari bahwa prokes adalah menjadi yang utama, penanganan COVID-19 ya tidak berhasil," ujarnya.
Dilain kesempatan dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO ternyata sempat melontarkan kritik terhadap program Vaksinasi Gotong Royong Individu Berbayar di Indonesia yang semula akan disalurkan oleh PT Kimia Farma Tbk. (KAEF).
Seperti dikutip wartalombok.com dari situs resmi WHO, Sabtu 17 Juli 2021, WHO menyatakan vaksin berbayar di tengah pandemi Covid-19 bisa menimbulkan masalah etika.
Kepala Unit Program Imunisasi WHO Dr Ann Lindstrand mengatakan setiap warga negara memiliki kemungkinan dan akses yang sama untuk mendapatkan vaksin Covid-19.
Baca Juga: Akui Kena Karma, Nadia Christina Klarifikasi KDRT yang Dilakukan Oleh Alfath Fathier
Dia melanjutkan ada dosis vaksin Covid-19 dari COVAX yang disampaikan melalui kerjasama dengan badan UNICEF, WHO, atau organisasi lainnya.
Negara yang mengikuti program COVAX memiliki akses vaksin yang gratis, hingga 20 persen dari populasi yang didanai oleh para penyandang dana kerjasama COVAX.
Direktur Eksekutif Program Darurat WHO Dr Mike Ryan menambahkan Indonesia sedang mengalami fase peningkatan penularan yang sangat intens selama beberapa minggu terakhir.