Network
Dia menuturkan apa pun istilah yang digunakan, baik PPKM darurat atau PPKM super darurat, selama masyarakat tidak mau kompromi menahan diri melanggar prokes maka penanganan Covid-19 tidak akan berhasil.
"Jika tidak menyadari bahwa prokes adalah menjadi yang utama, penanganan COVID-19 ya tidak berhasil," ujarnya.
Dilain kesempatan dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO ternyata sempat melontarkan kritik terhadap program Vaksinasi Gotong Royong Individu Berbayar di Indonesia yang semula akan disalurkan oleh PT Kimia Farma Tbk. (KAEF).
Seperti dikutip wartalombok.com dari situs resmi WHO, Sabtu 17 Juli 2021, WHO menyatakan vaksin berbayar di tengah pandemi Covid-19 bisa menimbulkan masalah etika.
Kepala Unit Program Imunisasi WHO Dr Ann Lindstrand mengatakan setiap warga negara memiliki kemungkinan dan akses yang sama untuk mendapatkan vaksin Covid-19.
Baca Juga: Akui Kena Karma, Nadia Christina Klarifikasi KDRT yang Dilakukan Oleh Alfath Fathier
Dia melanjutkan ada dosis vaksin Covid-19 dari COVAX yang disampaikan melalui kerjasama dengan badan UNICEF, WHO, atau organisasi lainnya.
Negara yang mengikuti program COVAX memiliki akses vaksin yang gratis, hingga 20 persen dari populasi yang didanai oleh para penyandang dana kerjasama COVAX.
Direktur Eksekutif Program Darurat WHO Dr Mike Ryan menambahkan Indonesia sedang mengalami fase peningkatan penularan yang sangat intens selama beberapa minggu terakhir.
