WARTA LOMBOK - Direktur Pelayanan Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto, Brigjen TNI Nyoto Widyo Astoro, memastikan penelitian vaksin nusantara yang menggunakan sel denditrik akan mengikuti kaidah ilmiah.
"Ini adalah suatu penelitian sel denditrik di RSPAD gitu ya. Dan penelitian ini nanti harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah," kata dia, di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, Senin.
Nyoto menjelaskan sel denditrik sebetulnya sudah digunakan untuk pengobatan kanker, namun saat ini dikembangkan untuk penanganan Covid-19.
Baca Juga: Simak 3 Jenis Penerbitan Buku yang Turut Berperan dalam Membangun Kekuatan Intelektual Bangsa
"Memang ini dicoba barangkali untuk membuat vaksin yang dari dendritik terutama ditujukan untuk vaksin, diharapkan untuk vaksin Covid-19," jelasnya seperti dilansir wartalombok.com dari Antara Senin, 19 April 2021.
Oleh karena itu, penelitian Vaksin Nusantara akan dilakukan secara baik sehingga bisa sesuai kaidah ilmiah yang berlaku.
"Diterima secara ilmiah kemudian memang harus disetujui oleh beberapa pemangku untuk melegalkan denditrik tersebut untuk pembuatan vaksin dalam hal ini," ujarnya.
Mengenai gejala ikutan sebagai akibat pemberian vaksin, di antaranya rasa sakit, demam dan lainnya, kata dia, hal itu merupakan hal biasa.
"Itu khan gejala-gejala yang bisa diatasi. Artinya itu adalah efek samping ya, tapi bisa diatasi barangkali kalau yang gejala-gejala normal, yang muncul-muncul itu bidang pokok penelitian pasti itu lah yang akan dicatat gejala efek samping," kata dia.
Baca Juga: Maksud Hadits 'Tidurnya Orang yang Berpuasa adalah Ibadah'
Efek samping dalam uji coba penelitian itu, kata dia, akan dicatat dan dilaporkan kepada BPOM dan TNI tidak akan menutup-nutupi semua gejala yang muncul selama proses penelitian.
"Nanti tentu saja yang nanti akan menilai adalah BPOM, apakah gejala ini bisa layak," kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia (Kapuspen TNI) Mayjen Achmad Riad menegaskan Vaksin Nusantara bukan program TNI. Meski begitu, dia mengatakan TNI akan mendukung pengembangan vaksin tersebut bila memenuhi kriteria BPOM.
BPOM hingga kini belum mengeluarkan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) fase II Vaksin Nusantara. Namun, eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, yang memimpin tim pembuatan vaksin tersebut, tetap melanjutkan pengembangan Vaksin Nusantara. Ia mendapatkan dukungan dari legislator dan beberapa politisi lainnya.
Baca Juga: Pemerintah Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Agar Bisa Berbentuk Swoosh Shaped Melalui Momentum Ramadhan
Sejumlah nama seperti mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan beberapa anggota DPR telah menjalani proses pengambilan sampel darah untuk Vaksin Nusantara di RSPAD.***