Network
WARTA LOMBOK - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) untuk berkoordinasi guna mencapai target penurunan kekerdilan pada anak atau stunting.
"Saya meminta agar BKKBN berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait karena percepatan penurunan stunting tidak mungkin dilakukan oleh satu lembaga saja," kata Wapres Ma’ruf dalam pidatonya pada acara Hari Keluarga Nasional ke-28 Tahun 2021 dan Launching Vaksinasi bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Anak Usia 12-18 Tahun secara virtual dari Jakarta, Selasa.
Koordinasi dan kerja sama antara berbagai K/L dan juga organisasi terkait, termasuk organisasi kemasyarakatan (ormas), penting dilakukan agar target penurunan kekerdilan anak di Indonesia tercapai, jelasnya.
"Memerlukan keterlibatan dari kementerian dan lembaga lain, bahkan dari lembaga non-pemerintah seperti dunia usaha, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM)," tukas Wapres seperti dilansir wartalombok.com dari Antara, Selasa 29 Juni 2021.
Wapres menambahkan koordinasi tersebut penting karena penanganan stunting harus ada kerja sama antara K/L yang memiliki program untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting.
"Sebagai contoh, penyediaan air bersih dan sanitasi merupakan tupoksi (tugas pokok dan fungsi, red.) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tetapi tersedianya air bersih dan sanitasi yang baik akan sangat membantu penurunan prevalensi stunting," jelasnya.
Sementara itu, kepada pemerintah daerah (pemda), Wapres meminta seluruh jajarannya berkoordinasi dengan K/L terkait sekaligus memperkuat anggaran agar pelayanan kepada masyarakat berjalan baik.
Baca Juga: Hakikat dan Hikmah Wudhu yang Dianjurkan Nabi Muhammad SAW
