Jogja Batal Lockdown Terkendala Uang, DKI Jakarta Ogah, Rizal Ramli: Jokowi dan Menkeu Terbalik Sibuk Proyek

22 Juni 2021, 10:47 WIB
Jogja Batal Lockdown Terkendala Uang, DKI Jakarta Ogah, Rizal Ramli: Jokowi dan Menkeu Terbalik Sibuk Proyek. /Twitter.com/@RamliRizal

WARTA LOMBOK - Pakar ekonom Senior Rizal Ramli merepson perihal DKI Jakarta yang tidak melakukan tindakan lockdown sedari awal, sebab Jogjakarta ingin melakukan tidakan lockdown namun terkendala dana.

Hal itu diungkapkan di akun Twitter miliknya @RamliRizal, ia sempat juga menyebutkan kepemimpinan Jokowi dan Menkau Sri Mulyani terjadi mismanajemen.

“Jogja dan Jabar tidak mampu lock down karena tidak punya uang! Jakarta juga harusnya lock down dari dari awal!” jelasnya seperti dilansir wartalombok.com pada Rabu, 22 Rabu 2021.

Baca Juga: Peruntungan Shio Besok Rabu 23 Juni 2021, Pakar: Arah Baik di Timur, Ada Perlu Bodo Amat, Harus Pergi Liburan

Ia juga mejelaskan manajemen yang dilakukan Jokowi dan Menteri Keuangan-nya terbalik, yang menyebutkan sibuk mengurus proyek-proyek.

“Inilah mismanagement pandemi, bukannya fokus atasi pandemi, Jokowi dan Menkeu Terbalik masih sibuk proyek-proyek, ibukota barulah, toll ini itulah.” Pungkasnya mengakhiri.

Sebelumnya diketahui, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan HB X menegaskan DIY tidak memungkinkan melakukan lockdown secara total lantaran pemerintah tidak kuat menanggung untuk menutup aktivitas masyarakat secara total.

Oleh karena itu, keputusan terakhir untuk mengurangi penyebaran Covid-19 hanya tetap dengan pengetatan PPKM Mikro. HB X mengatakan DIY tidak memberlakukan lockdown karena pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai ketika semua aktivitas dihentikan.

Baca Juga: Arti Mimpi yang Paling Umum dan Sering Terjadi, Simak Tafsiran Secara Agama Islam dan Umum

Menurut Sultan lockdown itu pilihan terakhir dan di sisi lain pemerintah tidak kuat membiayai sehingga keputusan tetap pada PPKM Mikro. Pemerintah pusat sudah menetapkan kebijakan penanganan Covid-19 ini dengan keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi, bukan lockdown.

PPKM Mikro, lanjutnya, sebenarnya sudah lebih detail tertuang di Instruksi Gubernur DIY dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati dan Wali Kota dengan urusan yang sama yaitu membatasi pergerakan atau mobilitas masyarakat. Keberadaan Satgas di level kelurahan menjadi sangat penting perannya, sehingga kelurahan yang belum memiliki diminta untuk segera membentuk.

Dia menambahkan jangan mudah menyatakan lockdown, karena pengertian lockdown total sehingga tidak ada orang jualan, yang buka hanya apotek, toko obat dan supermarket, yang lain tutup. “Pemerintah ganti duit untuk masyarakat makan, lha kalau kita kan enggak kuat,” ucap HB X lagi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya ikut angkat bicara atas kabar yang beredar Jakarta akan melakukan lockdown pada akhir pekan demi menekan penyebaran virus corona.

Sementara itu juga sebelumnya Gubernur Anies menegaskan, Jakarta tidak akan menggunakan opsi lockdown Sabtu-Minggu maupun malam hari untuk menekan penyebaran virus corona.

Anies mengaku,Pemprov DKI Jakarta tidak pernah mempertimbangkan opsi untuk melakukan lockdown akhir pekan di Jakarta sebagai upaya untuk menekan penyebaran corona.

Kata Anies, virus termasuk virus corona tak mengenal waktu dan hari saat menularkannya.

Keterangan ini membantah sekaligus kabar berantai yang menyebut bahwa Jakarta akan dilockdown mulai jam 20.00 WIB pada 12 Februari-15 Februari sampai jam 05.00.***

Editor: M. Syahrul Utama

Sumber: Twitter @rizalramli

Tags

Terkini

Terpopuler