WARTA LOMBOK - Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) disetujui oleh anggota dewan pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa, 12 April 2022 di gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.
Dalam rapat ini, turut hadir organisasi perempuan Indonesia yaitu Koalisi Perempuan Indonesia, Forum Pengada Layanan, Yayasan LBH APIK Jakarta, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Perhimpunan Jiwa Sehat, Peruati, Puan Seni Indonesia, GMNI, LRC-KJHAM, WCC Mawar Balqis, dan Yayasan Kesehatan Perempuan.
Dikutip wartalombok.com dari situs resmi DPR pada 13 April 2022, Puan Maharani mengucapkan kepada anggota dewan bahwa Undang-Undang TPKS disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
Baca Juga: Komisi III DPR RI Apresiasi Kinerja TNI dan POLRI Terkait Pengamanan Demo Mahasiswa 11 April 2022
“Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang,” kata Puan Maharani.
Sesaat setelah palu sidang diketuk oleh Ketua DPR RI sebagai penanda RUU TPKS telah disetujui, Ruang Rapat Paripurna DPR RI riuh dengan tepuk tangan dan sorak sorai membahana.
Puan Maharani mendapat standing ovation dari aktivis-aktivis yang sejak awal berada di balkon dan memantau jalannya sidang. Mayoritas anggota DPR yang hadir dalam Rapat Paripurna juga ikut berdiri dan memberikan apresiasi.
Baca Juga: Mampu Meretas Data Pribadi Anda, Waspadai Deretan Aplikasi Berbahaya Ini Bagi Para Pengguna Android
Para aktivis menyebut Puan Maharani begitu berjasa bagi perempuan di Indonesia.
“Puan untuk perempuan Indonesia,” teriak para aktivis yang menyebut diri mereka sebagai anggota Fraksi Balkon.
Atas penghargaan yang diberikan, Puan Maharani membalas dengan melambaikan tangannya. Politisi PDI-Perjuangan ini juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memperjuangkan RUU TPKS, termasuk jajaran pemerintah, aktivis, dan Anggota DPR lintas fraksi.
Puan Maharani juga menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat, agar bisa mengawal Undang-Undang ini nantinya.
Baca Juga: SERENTAK! Aksi Demo 11 April 2022 di Seluruh Indonesia, Tak Terkecuali di Provinsi NTB
“Saya juga memahami bahwa mungkin undang-undang ini belum dianggap sempurna, karenanya saya juga meminta seluruh elemen masyarakat untuk bisa mengawal undang-undang ini nanti dalam implementasi dan memang bermanfaat untuk mitigasi dan perlindungan. Jangan sampai ada kekerasan terkait dengan perempuan dan anak di Indonesia,” ujar Puan Maharani saat memberikan keterangan kepada awak media setelah Rapat Paripurna.
Melalui keterangan resmi yang diterima Parlementaria, dijelaskan bahwa perwakilan pejuang RUU TPKS berterima kasih karena Puan Maharani telah merealisasikan komitmennya.
Mantan Menko PMK ini telah mengawal dinamika RUU TPKS sejak pertama kali diusulkan pada 2016 silam, dan menjadi salah satu tokoh yang memperjuangkan agar UU TPKS disahkan.***