WARTA LOMBOK - Kabar tentang dihentikannya Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tuk sementara, telah membuat geger para pelajar yang hendak melanjutkan jenjang studinya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yakni Muhadjir Effendy buka suara soal penghentian sementara Beasiswa LPDP oleh pemerintah.
Sebagaimana dikutip Wartalombok.com dari postingan akun Instagram @sociovox pada Jum'at, 19 Januari 2024, Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), menyampaikan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menghentikan alokasi dana APBN sebesar Rp20 triliun untuk beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
"Mungkin kita setop dulu. Jadi, anggaran pendidikan 20 persen nanti sepenuhnya bisa digunakan untuk membenahi pendidikan, termasuk riset dan alokasi pengembangan pendidikan perguruan tinggi bisa ditingkatkan," ujar Muhadjir.
Lebih lanjut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tersebut menyebut dana sebesar Rp220 triliun itu akan dialihkan ke pengembangan riset. Sebab hal itu, lanjut Muhadjir, sejalan dengan amanat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni untuk meningkatkan pendanaan pada riset.
Walau demikian, Muhadjir menyampaikan bahwa Beasiswa LPDP akan tetap berjalan. Hal ini lantaran Beasiswa LPDP sebenarnya memiliki dana abadi sebesar Rp136 triliun. Dana itu pun diputar dan kerap menghasilkan imbal hasil.
Menurutnya juga, dana imbal hasil itu diperkirakan cukup untuk membiayai Beasiswa LPDP.
"LPDP tetap jalan. Saya juga kan ketua dewan penyantun kemarin kita sepakati, kita harus berani investasi ke tempat yang agak berisiko, tetapi memang juga menguntungkan," terang Muhadjir.
Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi telah menyoroti minimnya anggaran untuk riset. Ia pun membandingkan keberpihakan Indonesia terhadap riset dengan berbagai negara, salah satunya termasuk Vietnam.
Baca Juga: Beasiswa Hebat Untuk Perempuan Hebat ! BESTARI (Beasiswa Untuk Anak Perempuan Indonesia
Jokowi menginginkan adanya penambahan dana untuk riset. Sehingga, ia pun memerintahkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), yakni Nadiem Makarim untuk merumuskan sebuah kebijakan sebelum pergantian presiden.
"Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Enggak apa-apa dimulai tahun ini. Nanti kan sudah ganti presiden, tetapi dimulai itu yang gede. Jadi, presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan," pinta Jokowi saat membuka Konvensi Kampus ke-XXIX dan Temu Tahunan Forum Rektor Indonesia di Surabaya, pada hari Senin, 15 Januari 2024.***