Network
WARTA LOMBOK – Ditjen Perbendaharaan telah menyusun dokumen penguatan integritas yang disebut dengan Integrity Framework.
Integrity Framework adalah pendekatan komprehensif sebagai panduan untuk first line atau manajemen, second line atau unit kepatuhan internal, dan seluruh pegawai.
Integrity Framework merupakan panduan dalam melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi atau penyalahgunaan wewenang.
Baca Juga: Komisi Pemberantasan Korupsi Lakukan Berbagai Macam Upaya Penegakan Pemberantasan Korupsi
Dikutip wartalombok.com dari akun Twitter Ditjen Perbendaharaan @DJPbKemenkeu_RI pada 30 Maret 2021, panduan tersebut juga digunakan untuk pengawasan dan pengendalian, serta penindakan dalam rangka penegakan integritas.
Integrity Framework bertujuan sebagai pedoman bagi seluruh pejabat, pegawai, dan stakeholders agar terhindar dari korupsi dan pelanggaran integritas lainnya.
Bertujuan juga untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan kebijakan secara adil, dan berdasarkan kepentingan bersama.
Integrity Framework juga bertujuan untuk membangun kesadaran dan komitmen pimpinan dalam upaya penguatan integritas serta menjadikan integritas sebagai pedoman hidup.
Mewujudkan penyelenggaraan birokrasi di lingkungan DJPb yang bersih dan bebas dari KKN.
