Network
Presiden Jokowi menegaskan bahwa meskipun SPJ merupakan kewajiban, sistemnya perlu dirombak agar lebih sederhana.
Presiden Jokowi Kritik ASN yang Terpaku Pada Urusan-urusan Prosedural
Menurutnya, sistem birokrasi yang ada saat ini terlalu kompleks dan berlapis-lapis, membuat ASN hanya terpaku pada urusan-urusan prosedural yang memakan waktu dan energi berlebihan.
Baca Juga: Diresmikan Oleh Presiden Jokowi Widodo, Kereta Cepat Whoosh Resmi Beroperasi Pada Hari Ini
Beliau mengkritik prosedur yang mencapai 43 langkah, bahkan bisa mencapai lebih dari 120 langkah dari pusat hingga daerah.
Jokowi menyoroti fakta bahwa ASN seringkali harus memenuhi berbagai persyaratan yang rumit dan berbelit-belit, yang seharusnya tidak menjadi fokus utama.
Beliau menegaskan bahwa birokrasi harus lebih efisien dan fokus pada urusan yang penting yang dapat memberikan dampak nyata pada masyarakat.
Baca Juga: Wonyoung IVE Dihujani Pujian Sebagai 'Manusia Boneka' dalam Foto Instagram Terbarunya
Presiden Jokowi juga berpendapat bahwa penilaian terhadap kinerja ASN seharusnya dilandaskan pada kemampuan mereka dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat inflasi, dan mengurangi tingkat kemiskinan.
Beliau meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Anas, untuk merumuskan ketentuan-ketentuan yang lebih jelas terkait hal ini setelah revisi undang-undang ASN disahkan.
Pernyataan keras Presiden Jokowi ini menjadi sorotan dalam upaya reformasi birokrasi di Indonesia.
