Network
WARTA LOMBOK – Calon Presiden (Capres) nomor urut 1 yakni Anies Baswedan, mendapatkan sebuah pertanyaan yang sangat menarik dari Capres nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo soal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dalam acara debat perdana Capres 2024, pada Selasa, 12 Desember 2023, di Gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta.
Pertanyaan soal pembangunan IKN tersebut dilontarkan lantaran Ganjar ingin mengetahui lebih dalam pendapat Anies. Sebab, dari beberapa statement yang dilontarkan oleh Anies kepada publik, kebanyakan menunjukkan bahwa Anies cukup kontra dengan pembangunan IKN.
Inilah sehingga Ganjar mempertanyakan soal IKN kepada Anies, untuk bisa mengetahui secara lebih jelas bagaimana pendapat Capres nomor urut 1 tersebut, terkait dengan pembangunan IKN di Kalimantan.
Pertanyaan tersebut disampaikan oleh mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut dengan menilik kembali rekam jejak Anies Baswedan, yang sebelumnya juga pernah menduduki kursi Gubernur di DKI Jakarta.
“Mas Anies pernah menjadi gubernur ibu kota. Dan hari ini menjadi isu publik, saya barusan dari IKN. Mas Anies, dengan berbagai kondisi yang ada di Jakarta, traffic jam, orang bermigrasi, bagaimana polusi yang terjadi, saya pengen dapat statement yang clear dari Mas Anies. Apa pendapat Mas Anies ketika kemudian Indonesia sentris itu ingin dibangun, mimpi besar anak bangsa sejak presiden sebelumnya ingin dibangun untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN?” tanya Ganjar Pranowo kepada Anies, dikutip Wartalombok.com dari YouTube KPU RI pada Rabu, 13 Desember 2023.
Menjawab pertanyaan tersebut, Anies Baswedan pun membahas soal masalah yang ada di Jakarta terlebih dahulu. Ia menilai bahwa setiap permasalahan itu harus diselesaikan, bukan malah ditinggalkan.
Baca Juga: Anies Baswedan: Wujudkan Kemakmuran Rakyat, PR Besar Indonesia
“Kalau ada masalah jangan ditinggalkan, diselesaikan. Itu filosofi nomor satu. Jadi, ketika di Jakarta menghadapi masalah, maka masalah lingkungan hidup, masalah lalu lintas, kepadatan penduduk ini harus diselesaikan. Ditinggalkan, tidak kemudian membuat otomatis selesai, justru ini yang harus dibereskan,” ujarnya dengan lugas.
Melanjutkan jawabannya, Anies Baswedan mengungkapkan sejumlah hal yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Jakarta. Ia menyebut seharusnya Indonesia tidak meniru apa yang telah dilakukan oleh Belanda dahulu.
“Kalau kami melihat, begitu kita bicara lalu lintas, kontribusi aparat sipil negara di dalam kemacetan, itu hanya 4-7 persen, jadi tak akan mengurangi kemacetan di sini. Kedua, soal lingkungan hidup, kalau yang pindah itu pemerintah, (maka) bisnis, keluarga masih tetap di sini, masih tetap ada masalah. Karena itu kami berpandangan, masalah yang di Jakarta harus diselesaikan, dengan transportasi umum yang dibangun. Kemudian yang kedua menambah taman yang dibangun, transportasi umum berbasis elektrik, dan itu semua dikerjakan untuk membuat Jakarta menjadi kota yang nyaman, aman, kota yang membuat kita bisa hidup dengan sehat,” tuturnya.
Baca Juga: Resmi Nomor Urut Capres dan Cawapres 2024, Anies 1, Prabowo 2, dan Ganjar 3
“Jangan kita meniru pemerintah Belanda, mereka punya Kota Tua, ketika Kota Tua turun permukaan, mereka pindah ke selatan bikin di sekitar Monas. Ditinggalkan, masalah tidak diselesaikan. Kita harus menghadapi masalah dengan menyelesaikan,” terang Anies melanjutkan.
Dari pertanyaan soal IKN tersebut, pada kesempatan debat Capres 2024 putaran pertama, Anies Baswedan kembali menyinggung soal urgensi.
“Terkait dengan IKN, ketika kita memiliki masalah yang masih urgen di depan mata kita, di Kalimantan sendiri, kebutuhan untuk membangun sekolah yang rusak sangat banyak, membangun kereta api atau jalur tol antarkota di Kalimantan itu urgen, yang merasakan dari uang itu siapa? Rakyat. Sementara, yang kita kerjakan hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja, bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian,” tegasnya.
Baca Juga: Cek Visi Misi Anies dan Muhaimin, Pasangan AMIN Ikhtiarkan “Indonesia Adil Makmur untuk Semua”
Anies Baswedan Soal Kebijakan IKN
Dari jawaban yang telah dipaparkan oleh Anies Baswedan, itu semua ditanggapi kembali oleh Ganjar Pranowo. Ia menyimpulkan dari jawaban Anies, bahwasanya Anies Baswedan berada pada posisi oposisi, yang tidak pro dengan pemerintahan.
“Apakah boleh saya simpulkan, kalau begitu Mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan terhadap IKN, menolak IKN dilanjutkan,” ucap Ganjar.
Menanggapi kembali statement dari Ganjar, Anies Baswedan pun mengatakan bahwa dialog soal IKN terjadi setelah adanya Undang-Undang, sehingga pihak yang mengkritik pun dianggap sebagai oposisi.
Baca Juga: PUKIS Soroti Visi Infrastruktur Anies, Ganjar, dan Prabowo
“Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga, dialognya sesudah jadi Undang-Undang, dan ketika dialognya sudah jadi Undang-Undang, siapa pun yang kritis dianggap oposisi, siapa pun yang pro dianggap pro pemerintah. Ini negara hukum, bukan kekuasaan,” terang Anies.
“Kami melihat, ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini, kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama, kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita,” pungkasnya.***
