Network
"Melalui MCP, kita dapat memetakan titik rawan korupsi di setiap daerah dan membantu mengidentifikasi area yang memerlukan pengawasan lebih ketat," tambah Alex.
Hasil evaluasi MCP tahun 2023 menunjukkan penurunan indeks sebesar 1,16 poin dibandingkan tahun sebelumnya, menurut Alex. Sebagai respons, KPK bersama Kemendagri dan BPKP telah menyesuaikan indikator MCP untuk tahun 2024, dengan merumuskan 8 area intervensi, 26 indikator, dan 62 sub-indikator baru.
Perubahan tersebut mencakup pemisahan area perencanaan dan penganggaran serta perluasan area perizinan dengan melibatkan sektor layanan publik. Namun, area tata kelola dana desa tidak lagi dimasukkan, mengingat desa dianggap sebagai entitas terpisah dari Pemerintah Daerah.
Sebagai upaya pendalaman, program MCP akan melibatkan berbagai kegiatan seperti pemantauan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, penguatan pengawasan intern pemerintah (APIP), serta perbaikan tata kelola pemerintahan lainnya.
Dalam pesannya kepada Pemerintah Daerah, Alex menegaskan pentingnya komitmen dalam pencegahan korupsi.
