Network
WARTALOMBOK - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya penjabat (Pj.) kepala daerah untuk segera memenuhi kebutuhan anggaran Pilkada Serentak 2024 di masing-masing daerah. Dia menyoroti urgensi pemenuhan anggaran tersebut dalam rangka menjalankan sejumlah tahapan penting dalam penyelenggaraan Pilkada.
"Dalam rapat koordinasi terkait Isu-Isu Strategis terkait Pelaksanaan Pilkada dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara virtual, hampir semua daerah sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah," ungkap Mendagri dari Kantor Kemendagri, Jakarta. di kutip dari Kemdagri, Kamis 28 Maret 2024.
Mendagri menjelaskan bahwa anggaran yang telah disepakati melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar 40 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 dan 60 persen APBD Tahun 2024. Penyaluran anggaran ini telah ditekankan sejak Januari 2023 melalui surat edaran.
Lebih lanjut, Mendagri mendorong Pj. kepala daerah untuk segera menghitung ketersediaan anggaran sesuai kesepakatan dalam NPHD. Dia juga meminta Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri untuk memastikan ketersediaan anggaran tersebut.
"Terkait pengendalian inflasi, Mendagri juga menekankan pentingnya menjaga ketersediaan pangan masyarakat di pasar dengan harga yang terjangkau," ujarnya.
