Network
WARTA LOMBOK - Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), yakni Hasyim Asy'ari, mengatakan bahwa batas usia Calon Kepala Daerah yang digunakan masih mengacu pada tanggal penetapan Pasangan Calon (Paslon), bukan saat pelantikan.
Penyampaian ini sebagai respons KPU RI atas putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai batas usia Calon Kepala Daerah.
Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa batas usia Calon Kepala Daerah yang digunakan ialah yang mengacu pada tanggal penetapan Paslon.
"Cara pandang kami (KPU, red.), sebetulnya yang bisa digunakan untuk memastikan ada kepastian hukum tentang seseorang itu umurnya genap 25 tahun untuk calon bupati, wali kota, atau genap 30 tahun calon gubernur, itu sebetulnya yang ada kepastiannya itu adalah ketika penetapan pasangan calon, 22 September 2024," ujar Hasyim Asy'ari di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Warta Lombok dari laman ANTARA pada Senin, 10 Juni 2024.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasyim Asy'ari, guna menanggapi kemungkinan KPU RI untuk mengabaikan apa yang telah menjadi putusan MA soal batas usia Calon Kepala Daerah.
Menurut Hasyim Asy'ari, pelantikan Paslon Kepala Daerah bukanlah ranah kewenangan dari KPU RI. Namun, lanjut Hasyim, ia menjelaskan bahwa KPU RI memiliki wewenang hingga penetapan Paslon terpilih untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
"Setelah itu kan prosesnya disampaikan kepada pemerintah pusat, seperti bupati, wali kota atas nama presiden yang menerbitkan SK Mendagri (Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri). Untuk gubernur, yang menerbitkan SK Presiden atau Keppres (Keputusan Presiden)," terangnya.
