WARTA LOMBOK - Ratusan guru honorer melakukan audensi di dua kementerian sekaligus. Pertama, mereka beraudensi dengan Dirjen Guru, Tenaga, dan Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Rabu 28 Februari 2024.
Kedua, para guru honorer juga berdiskusi di Kantor Kemenkumham. Setelah dari Kemenkumham rombongan guru ini mendatangi Kantor KPU RI pada Rabu sore harinya.
Mereka datang dari berbagai daerah untuk memastikan formasi bagi guru honorer dalam seleksi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada tahun ini.
Baca Juga: 11 Profesor Dikukuhkan Sebagai Guru Besar UIN Mataram
Ketua Umum PGRI Teguh Sumarno mengatakan, pihaknya hanya memfasilitasi rombongan guru honorer yang meminta penjelasan formasi pengangkatan P3K.
“Teman-teman guru honorer yang datang ke sini (Kemendikbudristek) ingin menyampaikan aspirasi dan meminta kejelasan terkait formasi P3K. Alhamdulillah rombongan ini diterima langsung oleh Dirjen GTK Nunuk Suryani,” kata Teguh saat membuka audensi di Gedung D Dirjen GTK Kemendikbudristek.
Ketua Umum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKHNK) wilayah Jawa Timur Muhammad Yudha mengungkapkan, formasi honorer di daerah belum maksimal, masih banyak di daerah yang belum membaik.
Baca Juga: Banyak Kabar Miring Ketika Kongres PGRI akan di Mulai
Yudha berharap formasi pengangkatan guru honorer jadi P3K ini ditarik ke pusat dan dilakukan pengakatan oleh Kemendikbudristek.
“Karena ada di beberapa daerah yang pemdanya tidak ada formasi guru honorer untuk diangkat jadi P3K. Nah, kami ingin formasi ini diambil alih oleh pemerintah pusat, khususnya Kemendikbudristek,” jelasnya.
Dirjen GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengatakan, pihaknya mengapreasiasi kedatangan para guru honorer ini untuk meminta kejelasan formasi penangkaran P3K.
Baca Juga: Hasil Drawing Perempat Final Piala FA, Man United Bertemu Liverpool
Menurut Nunuk, saat ini Kemendikbudristek membuka 419.146 formasi bagi guru honorer dalam seleksi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada tahun ini.
“Formasi P3K, secara kesuluruhan 2,3 juta kuota di seluruh instansi pemerintah, dari jumlah tersebut ada 419.146 formasi guru honorer ditambah usulan tendik 82 ribu yang akan diangkat jadi ASN P3K di 2024,” jelas Nunuk.
Terkait guru honorer yang ingin formasi pengangkatan P3K ditarik oleh pemerintah pusat, Nunuk menjelaskan, hingga saat ini Menteri Kemendikbudristek Nadiem Makarim sedang berusaha untuk menarik ke pusat.
Baca Juga: Caleg DPR RI Laporkan Pidana Penyelenggara di Delapan Kecamatan ke Bawaslu
“Bapak menteri masih berusaha, jika formasi ini ditarik ke pusat, harus diubah undang-undangnya dan mencari celah di dalam salah satu pasal. Sebab, saat ini masih menggunakan UU otonomi daerah,” terangnya.
Nunuk menambahkan, semua daerah sudah mengusulkan formasi. Tapi, ada beberpa di daerah yang belum mengusulkan, di antaranya Lampung Utara, Kota Cirebon, Kota Batu, Aceh, dan Papua.
“Habis dari sini, teman-teman guru honorer langsung koordinasi dengan pemda setempat, karena pemda yang mengadvokasi formasi pengangkatan P3K. Nama daerah yang saya sebut di atas pemdanya belum mengajukan, tapi teman-teman yang hadir di sini nama daerahnya tidak saya sebut, berarti pemdanya sudah mengajukan,” ungkapnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Beri Pangkat Jenderal Kehormatan Bintang 4 Kepada Prabowo Subianto
Salah satu pertanyaan audiensi terkait guru honorer adalah nasib guru honorer status P untuk kategori P1, P2, dan P3 pada seleksi PPPK guru 2024, Nunuk menegaskan bahwa guru honorer yang lulus dengan status P, Kemendikbudristek tidak akan mengetes ulang.
“Bapak menteri masih berusaha, jika formasi ini ditarik ke pusat, harus diubah undang-undangnya dan mencari celah di dalam salah satu pasal. Sebab, saat ini masih menggunakan UU otonomi daerah,” terangnya.
Nunuk menambahkan, semua daerah sudah mengusulkan formasi. Tapi, ada beberpa di daerah yang belum mengusulkan, di antaranya Lampung Utara, Kota Cirebon, Kota Batu, Aceh, dan Papua.
Baca Juga: Harga Bitcoin Naik Signifikan Menyetuh Harga US$57.000
“Habis dari sini, teman-teman guru honorer langsung koordinasi dengan pemda setempat, karena pemda yang mengadvokasi formasi pengangkatan P3K. Nama daerah yang saya sebut di atas pemdanya belum mengajukan, tapi teman-teman yang hadir di sini nama daerahnya tidak saya sebut, berarti pemdanya sudah mengajukan,” ungkapnya.
Salah satu pertanyaan audiensi terkait guru honorer adalah nasib guru honorer status P untuk kategori P1, P2, dan P3 pada seleksi PPPK guru 2024, Nunuk menegaskan bahwa guru honorer yang lulus dengan status P, Kemendikbudristek tidak akan mengetes ulang.
“Yang statusnya sudah P tidak akan dites ulang, begitupun bagi P1 yang tidak dapat penempatan masih bisa diangkat jadi P3K. Karena lulus status P1 tetap melekat di diri masing-masing, bukan lembaga,” jelasnya.
Baca Juga: Agak Laen Menjadi Film Terlaris ke-2 Di Indonesia Dengan 7,5 Juta Penonton, Berikut Sinopsisnya!
Setelah beraudensi dengan Dirjen GTK, ratusan guru honorer ini juga beraudensi dengan Kemenkumham.
Ketua Umum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKHNK) wilayah Jawa Timur Muhammad Yudha mengatakan, kedatangannya ke Kantor Kemenkumham untuk meminta kejelasan terkait adanya 2 SK Kemenkumham kepengurusan PB PGRI, yakni PB PGRI versi Teguh Sumarno dan versi Unifah Rosyidi.
“Kami ingin mengetahui apakah salah satu dari 2 SK Kemenkumham tersebut bisa dibatalkan atau tidak, ternyata kata Kemenkumham tidak bisa dibatalkan. Dan itu menjadi rekam jejak kalau pihak Pak Teguh mengajukan dan pihak Ibu Unifah mengakukan,” kata Yudha yang menjadi perwakilan guru honorer saat audensi dengan Kemenkumham.
Baca Juga: Man City Vs Luton : Haaland Cetak 5 Gol, The Citizens Melaju Ke 8 Besar Piala FA
“Pihak Kemenkumham juga menyampailan bahwa kalau ada dualisme kepemimpinan harap diselesaikan di PTUN,” ujarnya.
Juru Bicara PB PGRI Ilham Wahyudi mengungkapkan, kedatangan rombongan guru honorer ini untuk memberikan semangat dan ucapan terima kasih kepada anggota KPU RI yang telah menjalankan pelaksanaan Pemilu 2024 dengan damai dan tertib.
“Kami berharap siapa pun nanti yang menang pilpres yang diumumkan KPU bisa merealisasikan programnya, terutama kenaikan gaji guru honorer menjadi Rp 2 juta per bulan. Kami ucapkan terima kasih kepada KPU yang sudah menjalankan pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan damai dan tertib,” ujarnya.***