Network
WARTA LOMBOK - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menegaskan bahwa target rekruitmen 1 juta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) harus dikawal sepenuhnya dan harus menjadi konsen bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek).
Huda mengungkapkan hal tersebut dalam RDP Panitia Kerja (Panja) Pengangkatan Guru Hororer menjadi Aparatur Sipil Negara (PGTKH-ASN) Komisi X DPR RI dengan Rektor Universitas Negeri Padang (UNP), Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Rektor Universitas Negeri Manado (Unima) dan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Bali, di Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta, Senin 24 Mei 2021.
“Ini harus dikawal sepenuhnya oleh Kemendikbud, semua masalah yang sudah terungkap oleh Panja ini harus menjadi konsen bagi Kemendikbud untuk diurai satu persatu. Karena tantangan kita akan semakin rumit,” tegas legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini.
Baca Juga: Komisi X DPR RI Prioritaskan Program Peningkatan Sumber Daya Guru Berkualitas
Baca Juga: Kisah Asri Pejuang Pendidikan Tapal Batas, Alumni Hamzanwadi yang Diundang Acara Kick Andy
Menurutnya, target kuota 1 juta guru yang baru terisi setengah juta ini harus dituntaskan di tahun ini. Sehingga tidak akan berlarut-larut hingga tahun 2022.
“Karena kuota 1 juta baru terisi setengah juta, kita minta ini dituntaskan tahun ini pula, sehingga jangan sampai menunggu tahun 2022,” ungkap Huda.
Lebih lanjut, Huda juga mempertegas bahwa profesi guru adalah profesi yang harus diutamakan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibanding profesi lainnya.
Ia menilai, guru merupakan profesi paling utama yang menjadi concern Panja Pengangkatan Guru Tenaga Kerja Hororer menjadi Aparatur Sipil Negara (PGTKH-ASN).
