Network
WARTA LOMBOK – Ketua MPR, Bambang Soesatyo, dalam acara Knowledge Sharing Forum (KSF) ke-19 Universitas Terbuka yang dipantau di Jakarta Senin, 3 Mei 2021. Menyatakan, peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan mutu pendidikan tidak bisa bersandar pada dukungan anggaran semata.
“Memaknai kemerdekaan belajar harus berbanding lurus dengan upaya peningkatan SDM Indonesia yang dihasilkan dari proses pembelajaran. Untuk mengukurnya, kita dapat merujuk pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” ujarnya seperti dilansir wartalombok.com dari Antara Senin, 3 Mei 2021.
Bahwa berdasarkan data yang dirilis oleh UNDP pada 2020, IPM Indonesia berada pada urutan 107 dari 189 negara. Bahkan di Asia Tenggara masih kalah dari Singapura yang menduduki ranking 11, Brunei Darussalam yang menduduki ranking 47, Malaysia pada urutan 62 dan Thailand pada ranking 79.
Baca Juga: Pemerintah Targetkan Pengembangan Teknologi Kereta Api Cepat dan Kereta Api Perkotaan
Begitu juga gambaran kemampuan siswa yang dirilis oleh PISA pada 2018, menempatkan Indonesia pada posisi 72 dari 77 negara OECD.
“Masih tertinggal jauh dari Singapura yang berada pada urutan dua dan Malaysia pada urutan 56. Kondisi ini tentang mengundang kekhawatiran kita bersama, mengingat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, anggaran pendidikan dialokasikan 20 persen dari APBN sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Kondisi ini menyadarkan kita bahwa peningkatan SDM dan mutu pendidikan tidak hanya disandarkan pada dukungan anggaran,” terang Bambang.
Berikutnya, realisasi konsep Merdeka Belajar harus dapat menjawab tantangan yang dihadapi yakni peningkatan kualitas pendidik, penyempurnaan sistem pendidikan dan pembenahan pada lembaga pendidikan.
Pada jenjang pendidikan tinggi, tantangan tidak hanya pada akses pembelajaran yang dijangkau lapisan masyarakat tetapi juga kemampuan menghasilkan alumni yang berkualitas dan berdaya saing.
