Peningkatan Militerisasi dan Pertemuan Penyelesaian Sengketa Palsu selama Gelaran WSBK Maret 2023

- 9 Maret 2023, 15:42 WIB
Andi Muttaqien, Direktur Satya Bumi
Andi Muttaqien, Direktur Satya Bumi /Dok. Warta Lombok/Andi Muttaqien

WARTA LOMBOK - Anggota komunitas lokal di Mandalika telah melaporkan sekuritisasi atau pengamanan yang lebih berat serta ketat menjelang Acara World Superbike bulan Maret 2023 dibandingkan dengan acara balap motor sebelumnya yang diadakan di Mandalika International Street Circuit. Ini memerlukan penyelidikan lebih teliti dan mendalam dari AIIB, terutama mengingat yang ketiga Komunikasi PBB dari Prosedur Khusus tentang intimidasi terkait dengan proyek Mandalika.

Komandan Satuan Brimob Polda NTB Kombes Pol. Komaruz Zaman menyatakan bahwa pasukan Brimob yang dikerahkan sedang memantau situasi dan antisipasi adanya tanda-tanda teror, kerusuhan, dan bencana alam.

Pengerahan itu termasuk penembak jitu (sniper), yang menurut Komandan Komaruz diperlukan “untuk membantu mengamankan situasi acara WSBK”. Anggota pasukan keamanan Indonesia juga telah melakukan latihan anti-protes di sirkuit Mandalika, melibatkan unit Brimob dengan perlengkapan anti huru hara yang berlatih menggunakan meriam air untuk membubarkan massa.

Baca Juga: Dihadiri Putri Mandalika, Pemerintah Desa Lantan Melakukan Penghijauan di Sirkuit 459 Internasional Motocross

Direktur Satya Bumi, Andi Muttaqien menceritakan hasil observasinya yaitu seorang anggota masyarakat yang terkena dampak di lokasi WSBK.

Ia menceritakan hasil temuannya bahwa masyarakat tersebut merasa terancam karena seorang petugas intelijen mengunjungi saya dan mengatakan kepada saya bahwa saya tidak boleh berpartisipasi dalam protes damai dalam bentuk apapun, termasuk protes terkait hak atas tanah saya selama Balapan Superbike Dunia (World Superbike Race) ini.

Lebih lanjut Andi Muttaqien menyampaikan bahwa masyarakat Mandalika menuntut proses penyelesaian sengketa yang lebih holistik, yang akan mengatasi dampak sosial-ekonomi negatif dari tanah, rumah, tanaman dan sumber daya alam yang diambil atau dihancurkan karena pembangunan proyek Mandalika, serta hilangnya mata pencaharian bagi semua masyarakat yang terkena dampak.

Saat ini, pemerintah Indonesia memimpin proses penyelesaian sengketa palsu, yang dirancang hanya dapat diakses oleh keluarga yang memiliki sumber daya untuk membayar penasihat hukum atau pengacara.

Halaman:

Editor: Mamiq Alki


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x