Network
WARTA LOMBOK - KPU Provinsi NTB bersama UIN Mataram melaksanakan Focus Grup Discussion (FGD) guna Legal Drafting MoU Kerjasama antar lembaga tentang Penguatan Demokrasi dAN kepemiluan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Selasa 21 Maret 2023.
Hadir pada FGD tersebut Ketua dan Anggota KPU Provinsi NTB, Rektor UIN Mataram, Ketua Pusdek UIN Mataram bersama Akademisi dari UIN Mataram.
Dalam sambutannya Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud mengatakan bahwa FGD ini adalah tindaklanjut dari arahan Ketua KPU Hasyim Asy'ari yaitu kami serius akan melaksanakan bersama dengan UIN Mataram, tegasnya.
Baca Juga: Kabar Duka, Komisioner KPU Lombok Tengah Lukmanul Hakim Meninggal Dunia
"Apakah nanti ditandatangani oleh Ketua KPU RI atau KPU Provinsi NTB yang jelas kita siapkan dulu gagasan program pasca penandatanganan".
"Tentu ini semua untuk membangun demokrasi dan kepemiluan di Provinsi NTB", ungkap Suhardi
Sejalan dengan Suhardi, Rektor UIN Mataram Prof Dr Masnun mensupport penuh inisiatif dari Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari ini.
Dirinya sempat bercerita bahwa banyak MoU maupun Perjanjian Kerjasama yang UIN Mataram sudah laksanakan, ada yang berjalan langsung hari itu juga, ada yang berjalan satu tahun setelah penandatanganan.
Baca Juga: Resmi Gantung Sepatu! Rekam Jejak Inspiratif Ozil yang Membuat Warga Dunia Begitu Mencintainya
"Saya yakin dari Pusat Demokrasi (Pusdek) UIN Mataram akan merumuskan bentuk kerjasama kongkrit yang bisa di implementasikan dengan KPU Provinsi NTB khususnya potensi para mahasiswa UIN Mataram yang dapat diikutsertakan dalam Pemilu maupun pilkada pada program Merdeka Belajar" ungkap Prof Masnun.
Ditempat yang sama Ketua Divisi Sosdiklih Parmas KPU Provinsi NTB Agus Hilman berharap kerjasama ini tidak selesai diatas kertas MoU saja, tetapi perlu program kegiatan yang sejalan guna merealisasikannya.
"Perlu dikolaborasikan dengan beberapa kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di KPU Provinsi NTB, dan KPU Kabupaten/kota juga," paparnya
"Tujuannya tentu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas demokrasi dan Kepemiluan di wilayah NTB," tutup Hilman.***
