Network
WARTALOMBOK - Ratusan massa mengepung kantor Desa Aikmel, massa menuntut agar kepala Desa Aikmel untuk mundur dari jabatannya.
Ratusan massa ini berasal dari Forum Masyarakat Pemerhati Desa (FMPD), Kedatangan mereka untuk menggelar aksi tersebut terkait dugaan penyelewengan anggaran dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa setempat, 17 Mei 2023
Dugaan penyelewengan dana tersebut yang bersumber dari anggaran BUMDes, sewa tanah pecatu, sewa wisata pemandian kolam Pesanggaran dengan total kerugian senilai ratusan juta rupiah.
Baca Juga: Mencegah Stres dan Depresi! Inilah Khasiat dan Manfaat Buah Srikaya untuk Kesehatan Tubuh
Uang sewa tanah pecatu dan wisata kolam pemandian pesanggrahan diduga tidak pernah masuk pada rekening Desa.
Massa tidak mempersoalkan terkait disewakan atau dikontrakkan pemandian pesanggrahan maupun tanah pecatu, namun massa menuntut agar uang sewa yang merupakan bagian dari pendapatan asset Desa harus dimasukkan ke rekening Desa.
Sementara itu, massa melakukan aksinya dan berorasi di depan kantor Desa Aikmel dan dijaga ketat oleh pihak kepolisian, TNI serta satpol PP setempat.
Aksi tersebut massa meminta kepala Desa Aikmel untuk turun dari jabatannya karena di anggap tidak transfran dalam mengelola anggaran dana Desa dan tidak becus menjalankan roda pemerintahan selama sekian tahun ini.
Baca Juga: Sinopsis Imlie ANTV Kamis, 18 Mei 2023: Imlie Jelaskan Masalah dalam Keluarga kepada Aparna
“Kami hadir disini bukan karena kami iri dan bukan karena sakit hati Aksi yang kami lakukan ini tak lain untuk meluruskan berbagai persoalan yang ada, Meski telah beberapa kali pergantian kepala Desa di Desa ini namun tidak ada satu pun dari mereka yang pernah berani menggadai aset Desa salah satunya pemandian pesanggrahan,” kata Nasirin perwakilan dari warga
Lebih lanjut ia juga mengungkapkan apa pun jenis anggaran yang dikelola harus disampaikan secara transparan oleh pihak Desa.
“kantor desa ini bukan miliknya kades, BPD maupun staf Desa melainkan ini juga milik masyarakat, kami mengiginkan keterbukaan dari Pemerintah Desa dalam mengelola anggaran agar tepat sasaran, Presiden juga telah meminta peran serta masyarakat untuk mengawal dan mengawasi penggunaan semua jenis anggaran yang ada di Desa,” ujarnya.
Aksi yang digelar itu tidak sampai di sana, ratusan massa tersebut setelah melakukan aksinya di depan kantor Desa mereka melanjutkan aksinya ke kantor Bupati Lombok Timur, kantor Inspektorat serta Polres Lombok Timur untuk melaporkan kasus tersebut untuk diselidiki dan mengaudit kembali kasus ini secara transparan terkait dugaan penyelewengan dana tersebut.***
