“Situasi pendidikan di NTB cukup memprihatinkan baik itu dari tenaga pengajar, sarana dan prasarana pendidikan, dan optimalisasi pengalokasian anggaran pendidikan yang tidak maksimal sasarannya”, katanya.
Kemudian ia menjeleskan rezim Zul-Rohmi tidak peka terhadap masalah kesehatan di NTB.
“Masalah penyakit TBC dan DBD di NTB tidak ada solusi. Harusnya Pemprov membuat langkah konkrit dan responsif menangani masalah ini”, ujar wanita yang biasa disapa Ira ini.
Selanjutnya, Ketua Umum HMI Cabang Mataram, Dwi Alam Ananami Putra menyoroti tiga poin kegagalan di rezim Zul-Rohmi.
Yang pertama perihal infrastruktur fisik seperti jalan. Menurutnya, sepanjang 400 km dan 10 titik jalan masih rusak di Sumbawa dan KSB.
“Belum lagi jalan ruas provinsi yang rusak parah di daerah lain. Misal, di Kabupaten Bima, Dompu, dan di Pulau Lombok. Hal ini menjadi kegagalan besar rezim ini. Banyak masyarakat kecewa karena kelalaian Pemprov”, tegas pria yang disapa Alam ini.
Lanjut Ketum HMI, masalah lain yang sangat krusial adalah masifnya kerusakan hutan di NTB. Menurutnya, dampak deforestasi adalah NTB menjadi langganan banjir dan bencana kekeringan.
“Berdasarkan data WALHI, setiap tahun kerusakan hutan di NTB mencapai 100-150 hektare. Dan total kerusakan hutan di NTB sekitar ratusan ribu hektaere. Kami meminta Gubernur segera atasi hal ini sebelum NTB menjadi daerah darurat bencana”, tegasnya.
Alam kemudian memaparkan di NTB juga masih sering terjadi kasus sengketa lahan antara pemerintah dengan masyarakat serta investor. Dia menyebutkan, soal sengeketa tanah di Gili Terwangan yang lama dicarikan solusinya.
“Iya Gubernur tidak konsisten. Sebelumnya mencabut izin HGU PT. GTI, nah sekarang mau undang investor lagi. Wajar rakyat marah”, jelas Ketum HMI Cabang Mataram.