Network
“Kemiskinan ekstrem di NTB masih tinggi. Ini terjadi karena tidak ada rencana penuntasan kemiskinan oleh Pemprov NTB terutama pembangunan manusianya”, pungkasnya.
Masalah lain yang diungkapkan ialah datang dari Ketua GMNI Cabang Mataram, Satya Ubhaya Sakti adalah pelaksanaan Perda Kepemudaan No. 2 Tahun 2019, manajemen keuangan daerah, dan masalah birokrasi yang terjerat kasus korupsi.
“Perda No. 2 Tahun 2019 ini kan ada aturan lanjutannya di Pergub No. 26 tahun 2020. Tapi kan tidak ada kejelasan. Misal, pembinaan terhadap pemuda atau organisasi kepemudaan. Seperti fiktif aja Perda dan Pergub ini. Jadi apa output-nya juga kami tidak tahu”, jelasnya.
Satya juga menuturkan, manajemen keuangan di lingkaran Pemprov NTB sangat buruk.
“Lihat saja Pemprov terlilit utang dengan kontraktor serta postur APBD yang tidak memiliki konsep yang bagus”, sebut pria yang biasa disapa Satya ini.
Lanjut Satya, fenomena lain adalah adanya pejabat daerah yang tersandung kasus suap atau korupsi.
“Ya baru-baru ini ada salah satu pejabat tinggi di Pemprov yang terjerat korupsi, belum lagi dugaan adanya kolusi dan nepotisme di lingkaran birokrasi pemerintah NTB menjadi bagian dari kegagalan Zul-Rohmi menciptakan lingkungan kerja yang bersih”, tegasnya.
Kemudian Ketua IMM Cabang Mataram, Widodo, menyampaikan kegagalan program Industrialisasi Ekonomi yang sering digaungkan oleh Gubernur.
“Iya sampai sekarang kita belum melihat rupa dan bentuknya dari program ini. Kami nilai Gubernur hanya jago beretorika. Saya heran nggak ada langkah konkret untuk menindaklanjuti hal ini”, pungkas Widodo.
Penyampaian terakhir kompak disampaikan oleh para pimpinan OKP Cipayung Plus Kota Mataram adalah terkait Gubernur yang senang narsisme atau suka pencitraan.
