Network
WARTALOMBOK - Kasus dugaan pemaksaan penganggaran pemsangan CCTV sekolah oleh kapala unit pelaksana teknis (UPT) Dikbud Sikur, Lombok Timur belakangan ini menyita perhatian berbagai kalangan.
Salah satunya yang mengomentari kasus tersebut, Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) NTB. Ia sangat menyayangkan aksi dugaan pemaksaan pemasangan CCTV sekolah tersebut. Meskipun disatu sisi, ia mengaku pemasangan CCTV memiliki asas manfaat bagi setiap sekolah.
"Pemasangan CCTV di sekolah memang disatu sisi memiliki manfaat, seperti memantau proses belajar mengajar dan keamanan sekolah. Tapi kalau proses pengadaan ini dipaksakan oleh pihak UPT, maka kami curiga ada indikasi lain dalam proses pengadaan ini," ujar ketua LMND NTB, Rohman Rofiki, Minggu.
Sebelumnya dilansir berbagai sumber, salah satu bendahara sekolah inisial GZ mungaku, jika CCTV tersebut tidak sesuai antara harga dan speknya.
Berdasarkan pengakuannya, harga yang sudah dibayarkan jauh dari harga standar CCTV tersebut. Di mana sebelumnya, masing-masing sekolah membayar barang tersebut sebesar Rp7 juta.
"Kami sudah cek di toko online, harga kamera untuk satu titik CCTV ini hanya sekitar Rp 200 ribu, tidak sampai jutaan," ucapnya, Selasa 2 April 2024.
Baca Juga: Menparekraf Hadiri Aceh Ramadhan Festival. Ungkap Tradisi Bubur Kanji
Diakuinya, jika merek CCTV yang diberikan pihak pemborong ke sekolah tidak satu model.
"Merek CCTV yang diberikan ke kami ini, ada Dahua yang agak panjang, kemudian Hilook yang kecil sebanyak tiga biji, seerta monitor 22 inc merek Dahua," ujarnya.
Sementara itu, Sekdis Dikbud Lombok Timur yang biasa disapa Mas Ugi menuturkan, perihal tersebut bukan menjadi ranah Dikbud.
"Terkait harga bukan ranah kami, kan ada OPD yang akan melakukan audit nantinya. Jika nanti benar tetbukti, maka akan diminta pengembalian," jekasnya singkat.
Sebagai informasi, mengutip beberapa toko online, berikut harga dari beberapa jenis CCTV yang terpasang, Camera Hiloock THC, T120- P 2MP harganya sekitar Rp189.000, kemudian untuk Camera Dahua B1A29P harganya sekitar Rp287.000 dan untuk monitor CCTV Dahua 22 inch harganya Rp1.150.000.
Baca Juga: Potret Song Kang dengan Gaya Potongan Rambut Plotos, Siap Berangkat Wanmil
Sementara kepala UPT Dikbud Sikur, Karyatul Aini, S.Pd mengaku bahwa dirinya hanya pernah memberikan imbauan secara lisan saat rapat dengan semua kepala sekolah setempat.
Menurut dia, himbauan yang ia berikan tentu saja tidak mengandung unsur paksaan, tetapi disesuaikan dengan kemampuan keuangan sekolah masing-masing. Setiap sekolah tentu diharapkan untuk mendahulukan kebutuhan yang lebih mendasar.
"Jadi tidak ada paksaan sebenarnya. Silahkan masing-masing sekolah memenuhi kebutuhan yang lebih urgent, seperti alat peraga, buku, laptop dan lain-lain," terangnya
Baca Juga: TNI AL dan TIM SAR Evakuasi Korban Tenggelam di Ketapang. Berikut Kronologinya ..!
Terbukti, dari 52 sekolah negeri yang ada di kecamatan Sikur hanya sebanyak 28 sekolah yang sudah mendaftarkan diri untuk memesan, dan yang sudah memasang baru 15 sekolah saja. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa tidak ada paksaan didalamnya.
Selanjutnya ia menegaskan, bahwa dalam proses pengadaan CCTV pihak sekolah yang memilih sendiri tempat mereka memesan, bahkan pembayarannya pun bukan ke UPT. Sehingga kesimpulannya UPT tidak pernah menjadi supplier.
"Kalo masalah spesifikasi dan harga saya tidak tau sama sekali. Silahkan itu ditanyakan ke pihak sekolah dan K3S, tentu mereka punya faktur pembeliannya," pungkasnya.***
