Network
4. Mengecam tindakan anarkis maupun tindakan refresif dan kriminalisasi terhadap masyarakat sipil yang tengah bersuara dan memperjuangkan akses rakyat untuk sumber daya air.
Baca Juga: Maju di Pilkada Lotim, H Nasrudin Siap Gandeng Tokoh NW TGH Fatihin
Menurutnya, pengelolaan sumber daya air di NTB menghadapi tantangan serius akibat kerusakan ekosistem, aktivitas pertambangan, dan urbanisasi yang menyebabkan penurunan debit air serta konflik dengan masyarakat lokal, seperti yang terlihat dalam kasus proyek SPAM di Lombok Timur.
"Kami di WALHI NTB menyoroti perlunya penghentian privatisasi air, konservasi ekosistem, dan penyelesaian konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat," ujar Amry melalui keterangan tertulisnya, Kamis 23 Mei 2024.
Dalam konteks ini, jelas dia, KTT World Water Forum ke-10 di Bali diharapkan menjadi momentum untuk mengadvokasi kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya air, yang seharusnya mengedepankan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan daripada komersialisasi dan pembangunan eksploitatif.
