Network
Selain memberikan kritik terhadap pengelolaan sumber daya air di NTB, kata Amry, Walhi juga menyoroti kerusakan ekosistem dan pembangunan tambang sebagai isu utama yang perlu ditangani.
"Kerusakan ekosistem dan ekologi ini disebabkan beberapa faktor. Salah satunya adalah aktivitas pertambangan di PT AMNT di Sumbawa Barat, PT STM di Dompu, dan penambangan pasir besi di Pesisir Pringgabaya Lotim serta tambak udang di sempadan pantai Pulau Sumbawa dan Lombok Timur bagian utara," ujarnya
Baca Juga: Penonton Protes Adegan Mengemudi Dalam Keadaan Mabuk di Drama 'Lovely Runner
Selain itu, Walhi NTB menyoroti konflik vertikal antara masyarakat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) terkait proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pantai Selatan. Proyek strategis nasional yang didanai oleh Pemerintah Pusat mengalami penundaan karena protes warga, termasuk demonstrasi dan pembakaran pipa proyek di Desa Lendang Nangka Utara pada Kamis, 4 Januari 2024.
"Alasan masyarakat, karena khawatir penggunaan air untuk SPAM itu dapat mengurangi debit air Tibu Krodet, Kecamatan Sikur sehingga menyebabkan kesulitan bagi petani dalam mengairi sawah, terutama selama musim kemarau," ujarnya
Walhi NTB menduga konflik yang terjadi antara masyarakat dan Pemkab Lotim akibat dari belum ada titik temu antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah. Apalagi sumber daya air merupakan kebutuhan orang banyak, sehingga wajar bila masyarakat mempertahankan hal sumber kehidupannya.
