WARTA LOMBOK - Mahfud mundur dari Kabinet Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memastikan pengunduran dirinya dari Kabinet Jokowi / Indonesia Maju (KIM).
sebagai bentuk protes dan kritik moral terhadap indikasi penyimpangan kekuasaan. Mahfud blak-blakan menyampaikan niatnya saat diwawancara di acara 'Tabrak Prof!' di Semarang, Selasa 23 Januari 2024.
Seorang warga menyoroti situasi negara yang dianggap tidak baik-baik saja, dengan indikasi penyimpangan kekuasaan dan ketidaknetralan dalam pemilu.
Baca Juga: Calon Kiper Naturalisasi Timnas Indonesia Maarten Paes Permalukan Messi
Terkait saran Ganjar Pranowo untuk menghindari conflict of interest, Mahfud menegaskan kesepakatan bersama sejak awal. "Pada saat yang tepat, akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik," kata Mahfud.
Ia berusaha memberikan contoh agar pejabat negara tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan kampanye, namun upaya itu tidak membuahkan hasil.
Usai debat cawapres, Mahfud menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menyatakan belajar banyak dari beliau. Ia menekankan tidak menggunakan fasilitas negara selama tiga bulan terakhir.
Baca Juga: BIBI Bakal comeback pada bulan Februari dengan Lagu Terbarunya
Mahfud meminta pemerintah daerah untuk tidak menjemput dan melayani dirinya saat berkunjung ke daerah serta menolak menggunakan jabatannya untuk menikmati fasilitas pemerintah saat kampanye. Ia menyoroti pihak lain yang menggunakan jabatan untuk kepentingan politik.
"Saya kira percontohan saya tinggal menunggu momentum karena ada tugas negara yang harus saya jaga dalam rangka transisi," kata Mahfud.
Ia menghormati Presiden Jokowi yang mengangkatnya empat setengah tahun lalu dan akan meneruskan tugas bersama Ganjar Pranowo.
Baca Juga: Jisoo BLACKPINK Ungkap Motto Hidupnya: Menemukan Kebahagiaan di Tengah Tantangan Hidup
Mahfud menutup pernyataannya dengan mengajak masyarakat memilih pemimpin yang tidak menyalahgunakan kekuasaan pada pengadilan rakyat tanggal 14 Februari.
Ia menegaskan fasilitas negara adalah milik negara dan tidak boleh dianggap sebagai pemberian personal.***