Network
WARTA LOMBOK - Diberitakan sebelumnya dengan Istilah rekonsiliasi yang dipilih Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab sekadar upaya untuk meredakan tensi politik.
Dikatakan bahwa ajakan rekonsiliasi dari petinggi FPI Habib Rizieq kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya gimik semata.
Lanjut dijelaskan bahwa itu gimik ketimbang realitas faktual. Ya, rekonsiliasi itu penting, siapapun harus membuat gestur untuk memberi sinyal positif.
Baca Juga: Indonesia Impor Vaksin Covid-19, Erick Thohir: Jangan Terjebak Dalam Arti Apapun
Ditambahkan Bahwa betapa pun berbeda, mereka punya mimpi yang sama tentang Indonesia.
Walaupun begitu, menurutnya ajakan rekonsiliasi tersebut tidak menghilangkan perbedaan antara Rizieq dengan Jokowi.
Lanjut senada dengan itu juga rencana Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terhadap penyelasaian kasus Habib Rizieq shihab diungkapkan oleh Menko Pulhukam, Mahfud MD.
Menurutnya, Habib Rizieq harus diselesaikan dengan cara persuasif.
Baca Juga: DPR Dukung Hapus Kekerasan Seksual dan 'Bullying' di Lingkup Pendidikan
Sebagaimana berita Potensibisnis.com dalam artikel "Mengejutkan, Habib Rizieq akan Diselesaikan dengan Cara Ini oleh Jokowi", Jokowi juga dikabarkan telah mengintruksikan agar terjamin hak hak hukum setiap warga negara, termasuk dalam kasus Habib Rizieq Shihab.
Atas dasar itulah, kini pemerintah tangani kasus HRS dengan jalan persuasif.
“Sampai di bandara orang boleh jemput, dan tidak ada perusakan. Yang terjadi adalah adanya kerusakan. Antar sampai pulang, jangan diganggu. Kalau perhitungan Google dengan drone, yang hadir 13.621 orang, bukan 3 juta orang,” jelas Mahfud MD saat diwawancarai oleh Karni Ilyas dalam acara Karni Ilyas Club yang di unggah di YouTube.com.
