WARTA LOMBOK – Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Rizal Ramli merespon soal praktek politik praktis dari pada sistem demokratis tetapi partai politiknya tidak demokratis.
Rizal Ramli ia lanjut mengatakan, bahwa hal itu nanti nya akan menghasilkan feodalisme dan nepotisme.
Rizal Ramli juga menyatakan, partai politik bagaikan perusahan keluarga yang nantinya akan menghasilkan kepemimpinan otoriter.
Hal praktek politik tersebut Rizal Ramli disampaikan nya melalui cuitan di akun Twitter @RamliRizal seperti yang dilansir wartalombok.com dari Twitter @RamliRizal pada Sabtu, 6 Maret 2021.
“Praktek politik apa yang terjadi jika sistem demokratis tapi partai-partai nya yang tidak demokratis?” imbuh Rizal Ramli.
“Feodal dan nepotis adalah bagaikan perusahaan keluarga yang dimana maka hasilnya cepat atau lambat akan jadi otoriter,” tambah nya.
Sebagai Ekonom Senior ia juga menyarankan agar partai politik segera melakukan demokratisasi di dalam partainya.
Disamping itu, menurutnya apabila ingin adanya sistem yang demokratis.
Baca Juga: KPK Melalui Korsup Menggelar Evaluasi Program Pencegahan Korupsi dengan Pemkot Pekanbaru
“Lakukan demokratisasi internal partai kalau ingin membuat sistem demokratis,” ujar Rizal Ramli.
Praktek politik apa yg terjadi jika siatim-nya demokratis tapi partai2-nya tidak demokratis,☺️ ? feudal &nepotis, bagaikan perusahaan keluarga -- maka hasilnya cepat atau lambat akan jadi otoriter. Lakukan demokratisasi internal partai klo ingin membuat sistim demokratis ????— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) March 6, 2021
Sebelumnya, Rizal Ramli juga mengatakan soal pengelolaan partai politik. Dimana Ia menyatakan, banyak partai politik tidak dikelola dengan demokratis, sehingga seperti partai keluarga.
“Kebanyakan partai-partai dikelola tidak demokratis, bagaikan partai keluarga (CV, bukan PT, apalagi demokratis),” ujar Rizal Ramli.
Ia pun nyatakan perihal adanya oligarki yang membuat ketua umum partai dapat memberhentikan anggota DPR.
Yang dimana seharus nya anggota DPR dapat diberhentikan oleh para pemilihnya atau masyarakat.
Baca Juga: KLB Partai Demokrat Memilih Moeldoko, Ferdinand Hutahaean: Persiapan Demokrat untuk 2024 Telah Rusak
Daripada itu, Rizal Ramli menyebut partai keluarga akan sulit mendapatkan simpatisan atau kader yang loyal apabila tanpa uang.
“Oligarki itu diperkuat dengan aturan Ketum bisa recall anggota DPR (seharusnya yang recall pemilih),” kata Rizal Ramli.
“Partai keluarga sulit untuk mendapatkan loyalitas tanpa fulus. Quo vadis?” tegas nya.
Kebanyakan Partai2 dikelola tidak demokratis, bagaikan partai keluarga (CV, bukan PT, apalagi demokratis). Oligarki itu diperkuat dgn aturan Ketum bisa recall anggota DPR (harusnya yg recall pemilih). Partai keluarga sulit untuk mendapatkan loyalitas tanpa fulus. Quo vadis ?— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) March 6, 2021
sebelum nya Rizal Ramli cuit terkait diluar ada nya kabar heboh-haboh terkait Partai Politik, termasuk ‘hostile take over’ Partai Demokrat.
Dan dikatakan nya, ada yang harus segera diselesaikan.
Diluar heboh-haboh Partai Politik,, termasuk 'hostile take over" Partai Demokrat,, ada yang harus segera diselesaikan. Cc.@kompascom @korantempo @rmol_id @detikcom
Politikus PDIP: Di Bawah Jokowi Ekonomi Hancur, Kita Mati Semua..https://t.co/CQHB8ishKi— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) March 6, 2021
Sambung nya ia mengatakan bahwa Politikus PDIP Di Bawah Jokowi Ekonomi Hancur, kita Mati Semua.***