Network
WARTA LOMBOK - Masyarakat di Jatim yang nekat melakukan mudik lebaran akan dikarantina selama lima hari, dengan biaya ditanggung sendiri. Hal itu ditegaskan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa usai menggelar rapat koordinasi di Mapolda Jatim di Surabaya Rabu, 21 April 2021.
Khofifah menyatakan masyarakat yang nekat melakukan mudik Lebaran akan dikarantina selama lima hari dengan biaya ditanggung sendiri.
Karantina itu mengacu Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.
”Ada klausul di Inmendagri, kalau ada yang nekat mudik, maka mereka akan dikarantina lima hari dan biaya karantina atas mereka yang mudik itu," ujar dia seperti dilansir wartalombok.com dari Antara Rabu, 21 April 2021.
Instruksi Mendagri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Mikro menyebutkan Mendagri menginstruksikan kepala desa/lurah melalui posko desa/posko kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 jam dengan penerapan protokol kesehatan ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan tersebut.
”Mari kita sayangi keluarga, terutama orang tua. Data menunjukkan 48,3 persen lansia yang terkena COVID-19 berpotensi meninggal dunia," kata Khofifah.
Gubernur Khofifah meminta masyarakat untuk bersabar dengan tidak mudik.
Sebab sekarang di sejumlah negara, muncul tren Covid-19 gelombang ketiga. Di mana terjadi peningkatan kasus Covid-19 yang cukup signifikan karena masyarakat tidak lagi disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.
”Kita tidak ingin, Indonesia atau Jawa Timur mengalami hal yang seperti itu," ucap Gubernur Khofifah.
Rakor di Mapolda Jatim tersebut membahas terkait dengan antisipasi mudik Lebaran 2021.
Saat ini, lanjut dia, Polda Jatim menggelar Operasi Ketupat Semeru 2021 yang digelar selama 14 hari, mulai 12 hingga 25 April 2021.
"Untuk antisipasi masyarakat melakukan mudik, Polda Jatim telah melakukan penyekatan di tujuh titik perbatasan," kata mantan Menteri Sosial tersebut.
Tujuh titik perbatasan yang akan dilakukan penyekatan yaitu jalur perbatasan provinsi antara Tuban-Rembang, Bojonegoro-Cepu, Ngawi Mantingan-Sragen, Magetan-Karanganyar, Ponorogo-Wonogiri, Pacitan-Wonogiri dan Pelabuhan Ketapang-Banyuwangi.
Polisi juga mendirikan pos pantau terpadu di 20 titik batas kota dan kabupaten untuk memeriksa pergerakan masyarakat yang mudik pada 6 hingga 17 Mei 2021.
Di antaranya di Sidoarjo-Pasuruan, Mojokerto-Sidoarjo, Pasuruan-Probolinggo, Probolinggo-Situbondo, Pasuruan-Malang, Malang-Lumajang, Situbondo-Banyuwangi.
Baca Juga: Berikut Daftar Harga Bahan Pokok yang Mengalami Penurunan Harga di Pasar Wonokromo Surabaya
Selanjutnya Jember-Lumajang, Nganjuk-Jombang, Jombang-Mojokerto, Blitar-Kediri, Kediri-Malang, Bojonegoro-Tuban, Ngawi-Madiun, Madiun-Magetan, Madura sisi utara, Madura sisi selatan, pintu masuk Tol Ngawi dan pintu masuk Tol Probolinggo.***
